JKN Capai UHC Dalam 10 Tahun, Bos BPJS Kesehatan: Lebih Cepat dari Korea Selatan
thedesignweb.co.id, Jakarta, Kepala BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengatakan hingga 1 September 2024, sebanyak 277 juta atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Jumlah penduduk kita 280 juta jiwa, sehingga belum ada 5 juta jiwa yang belum menjadi peserta JKN,” kata Kepala BPJS Kesehatan Ali Guferon Mukti dalam lokakarya media di Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.
Selain itu, Gufron mengatakan Indonesia telah mencapai cakupan kesehatan universal (UHC) dengan mencapai partisipasi sebesar 98,67 persen.
“Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan universal health coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade,” kata Gufron.
Kecepatan tersebut, lanjutnya, membuat Indonesia bisa mencapai UHC lebih cepat dibandingkan Korea Selatan yang membutuhkan waktu 12 tahun.
Kerjasama dengan 23 ribu FKTP
Saat ini BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.294 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk melayani peserta JKN.
Penggunaan kartu JKN juga meningkat pesat. Pada tahun pertama JKN, terdapat 92,3 juta orang yang menggunakan JKN. Sembilan tahun kemudian, pada tahun 2023, akan terpakai 606,7 juta.
Artinya 1,7 juta penggunaan per hari. Ini membuktikan masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang diberikan JKN, kata Guferon.
Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara TKN Prabowo-Jibran Hasan Nasbi mengatakan, pemerintahan selanjutnya akan melanjutkan program JKN.
“JKN itu bagian dari keberlanjutan, jadi IKN tidak hanya perlu dilanjutkan, tapi JKN pasti, pasti akan dilanjutkan,” kata Hassan Nasbi.
Ia juga mengatakan, anggaran BPJS kesehatan di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran tidak berubah dan tetap sebesar Rp 40 triliun. Namun menurutnya hal itu bisa diatur.
“Menurut saya, hal ini terbuka untuk penyesuaian atau penyesuaian di kemudian hari, karena ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah kita untuk terus melanjutkan jaminan kesehatan nasional,” tegasnya.
Jelang pemerintahan baru, Gufron mengaku telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan program JKN. Hal ini mencakup penguatan cadangan Dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih baik, serta kerja sama yang lebih erat dengan pemerintah, yang merupakan kunci untuk mendukung keberlanjutan program JKN.
“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS kesehatan adalah meningkatnya jumlah penyakit dengan biaya katastropik seperti hipertensi, diabetes, dan kanker yang mencapai Rp34,7 triliun pada tahun 2023,” kata Gufron.
Sehubungan dengan itu, BPJS Kesehatan menggalakkan pemeriksaan kesehatan dini dan penanganan penyakit kronis melalui Program Penanggulangan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang memberikan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.