Kasus Dengue Tembus 200 Ribu hingga Oktober 2024, Bagaimana Tindakan Kemenkes?
thedesignweb.co.id, Jakarta Kasus demam berdarah dengue (DBD) terus meningkat di Indonesia. Hingga minggu ke-41 tahun 2024 atau sekitar bulan Oktober, terdapat 203.921 kasus DBD, 1.210 kematian.
Data tersebut disampaikan oleh Ketua Satgas Arbovirus Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) Dr. Fadjar SM Silalahi.
“Kami melihat jumlah kasus DBD di Indonesia terus meningkat. “Kami mencatat hingga minggu ke-41 tahun 2024, terdapat 203.921 kasus DBD dengan 1.210 kematian yang berasal dari 482 kabupaten/kota di 36 provinsi,” jelas Fajar pada PENTALOKA Nasional ADINKES 2024 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelayanan Kesehatan Indonesia pada 6 November. 2024 di Yogyakarta.
Fadjar menambahkan, pihaknya telah melaksanakan berbagai program Proyek Strategi Nasional (PSN). Mulai dari Larvisida, Fokus Kabut, Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik dan Implementasi Gerakan 3M Plus. Hal ini merupakan prinsip pencegahan penyakit DBD yang meliputi pengurasan tangki air, penyegelan tangki air, dan penggunaan fasilitas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Nilai plus dari prinsip ini adalah upaya tambahan, seperti penggunaan obat nyamuk, pemasangan wire mesh pada jendela, dan lain-lain.
Pemerintah juga telah merumuskan Strategi Nasional Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (STRANAS) 2021-2025 melalui pencegahan terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Upaya tersebut tidak hanya terfokus pada pengendalian vektor dan lingkungan, tetapi juga secara bertahap menggunakan metode pencegahan yang inovatif, antara lain dengan vaksinasi dan nyamuk ber-Wolbachia,” kata Fadjar.
Serangkaian upaya pemerintah, lanjut Fadjar, tidak akan berjalan baik tanpa kerja sama semua pihak.
“Implementasi kebijakan ini memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan swasta. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penerapan strategi ini.”
“Dengan pendekatan inovatif yang kini semakin banyak dilakukan, kami berharap seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh perlindungan yang lebih kuat terhadap ancaman penyakit demam berdarah yang merupakan ancaman berkelanjutan terhadap kesehatan masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga mempunyai peran dalam menangani DBD. Seperti yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) (Dinkes).
Di hari yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur D.H. Jaya Mualimini berbagi cerita mengenai peluncuran program vaksinasi demam berdarah untuk masyarakat yang pertama di dunia.
“Kami senang menjadi pionir dalam penerapan inovasi pencegahan demam berdarah di Kota Balikpapan. Apalagi kami melihat Balikpapan menjadi salah satu daerah dengan kasus DBD tertinggi di Kalimantan Timur, kata Jaya.
Pada November 2023, Jaya akan meluncurkan program percontohan yang menyasar 9.800 anak sekolah dasar. Di Kota Balikpapan, jumlah kasus DBD pada anak usia 6-12 tahun mencapai 307 kasus, dimana 121 kasus diantaranya berasal dari Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah yang menjadi lokasi vaksinasi.
Jaya menambahkan, hingga Oktober 2024, program percontohan ini telah mencapai 90 persen dari keseluruhan tujuannya.
“Lebih dari 8.800 anak telah menerima dosis penuh dan kami melihat dampak positif dari program ini.” “Dari 71 anak kelas 1-6 yang terjangkit DBD di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah, mayoritas belum mendapatkan vaksinasi dan hanya 3 orang yang mendapatkan vaksinasi dosis pertama.”
Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan lebih banyak anak, kami memperluas program ke daerah lain, khususnya di Samarinda, dengan sasaran 2.750 anak SD di wilayah Samarinda Utara, jelasnya.
Kerja Dinas Kesehatan Kaltim dalam mencanangkan Gerakan Pencegahan DBD diapresiasi oleh Fadjar selaku perwakilan Kementerian Kesehatan RI.
Ia menegaskan, peran aktif pemerintah daerah bersama masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan “zero mortalitas DBD” pada tahun 2030.
Kalimantan Timur menjadi provinsi pertama yang mencanangkan program vaksinasi DBD bagi masyarakat, disusul daerah lain, termasuk Kabupaten Probolinggo yang juga mencanangkan program serupa untuk melindungi warganya, pungkas Fadjar.