Kemenkumham Babel Boyong 3 Penghargaan di Refleksi Akhir Tahun BSK
thedesignweb.co.id, Jakarta – Kantor Wilayah (Kanwil) (Kemenkumham) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kembali menunjukkan keberhasilan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babel meraih tiga penghargaan dari Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kementerian Hukum.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Suprathman Andy Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward O.S. Hiariej Direktur Kantor Wilayah (Kakanwil) Babile Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Harun Sulianto.
Menurut Harun Sulianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babilonia, keberhasilan ini berkat upaya besar jajarannya dalam mendukung program reformasi hukum. Dia juga berterima kasih kepada pemerintah negara bagian atas dukungannya.
Selasa (3 Desember 2024) “Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Kami akan terus meningkatkan kinerja agar kontribusi yang ada saat ini menjadi lebih baik lagi.”
3 penghargaan yang diterima Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Babile, pertama, I-monitoring dan evaluasi terbaik berdasarkan studi observasi kualitas pelayanan reformasi pelayanan publik (SPKP) dan studi observasi antikorupsi (SPAK). di wilayah tersebut pada tahun 2024.
Kedua, dengan membantu melakukan penilaian sendiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada tahun 2024 dalam kategori negara kecil. Kemudian yang terakhir adalah analisis kebijakan terbaik kedua yang dilakukan pada SIPKUMHAM tahun 2024.
Dalam refleksi akhir tahun ini dibahas berbagai capaian dan tantangan di tahun 2024. Salah satu materi terpentingnya menceritakan tentang penguatan penilaian Indeks Risiko Hukum (IRH).
Menurut Menteri Hukum Suprathman Andy Agtas, salah satu tantangan reformasi hukum adalah regulasi yang berlebihan. Oleh karena itu, diperlukan mandat yang jelas, legitimasi yang kuat, dan partisipasi pengambil keputusan politik.
“Kantor Strategi Kebijakan Peradilan berada pada posisi strategis untuk mengatasi masalah pengawasan yang tinggi dengan menjamin kualitas kebijakan di Kementerian Kehakiman,” kata Supratman Andy Agtas.
Sementara itu, Andri Indradi, Kepala Bagian Hukum BSK, mengatakan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan dalam kajian Indeks Reformasi Hukum. Saat ini terjadi peningkatan peserta sebesar 22,42% dan kualitas IRH meningkat sebesar 41,34%.
Dirjen menyampaikan Kementerian Kehakiman mempunyai kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan kota ketujuh Astha yang bertujuan untuk memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Oleh karena itu, kerja sama antara Kementerian Kehakiman dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah negara bagian dalam pelaksanaan reformasi dan peninjauan undang-undang, kata dia.