Kemensos Alokasikan Anggaran Rp10 Triliun untuk Atasi Kemiskinan di Jawa Tengah
thedesignweb.co.id, Kementerian Kesehatan Semarang akan menyediakan anggaran hampir Rp 10 triliun untuk Jawa Tengah pada tahun 2025. Anggaran tersebut fokus pada berbagai perlindungan sosial dan pengurangan penduduk miskin di wilayah Jawa Tengah.
“Anggaran Jateng sekitar Rp 10 miliar yang akan fokus pada proyek berbeda di tiap daerah,” kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf saat menghadiri pertemuan dengan Pilar Sosial yang digelar di Program Pertamanan dan Pembangunan (PRPP), Kota Semarang , Selasa 29 Oktober 2024.
Anggaran Kementerian Sosial dialokasikan untuk berbagai pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di kabupaten/kota Jawa Tengah. Diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PHH), panti asuhan, pengasuhan anak bersama, dan masih banyak lagi.
Khusus pada program PKH di Jawa Tengah, pria bernama Gus Ipul mengatakan alokasinya sekitar Rp 1 triliun dengan sasaran 1,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“Bantuan masyarakat dari Kementerian Sosial tidak boleh disalahgunakan. Bantuan ini jelas tujuannya,” ujarnya.
Kemensos terus memberikan jaminan sosial di daerah tertinggal melalui berbagai program. Diantaranya adalah PKH, bantuan nontunai (BPNT), bantuan langsung (BLT), bantuan anak yatim, serta makanan untuk lansia dan penyandang cacat.
Kali ini, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial senilai sekitar Rp10 triliun akan disalurkan melalui berbagai program, seperti PKH, BLT, dan program perlindungan masyarakat miskin lainnya. masyarakat.
“1,6 juta penerima manfaat PKH di Jateng ini merupakan bagian dari program kerja sama dengan pusat untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Jateng,” ujarnya.
Menurut Sumarno, banyak daerah di Jawa Tengah yang perlu mendapat perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan antara lain Kabupaten Brebes, Wonosobo, Banjarnegara, Pemalang, Demak, Klaten, Blora, dan Rembang.
“Inilah perguruan tinggi kita yang berupaya menyelesaikan permasalahan sosial, termasuk pengangguran. Kita berupaya menekan angka pengangguran dengan menarik para pengusaha untuk turun berinvestasi di berbagai bidang usaha di Jawa Tengah,” jelasnya.
Sumarno saat itu juga memuji proyek 100 hari Dewan Merah Putih Kementerian Sosial yang fokus pada pengembangan Kebijakan Sosial (DTKS).
“Kalau 100 hari ke depan terpenuhi, kami punya data valid,” ujarnya.
(*)