Kementerian ESDM: Pengalihan Subsidi BBM Jadi BLT Bukan Wacana Baru
Littan6.
Kepala Komunikasi, Informasi Publik dan Kerjasama (Klik) Kementerian Energi dan Mineral, Agus Cahyono Adi, mengatakan wacana yang mentransfer subsidi bahan bakar ke BLT bukanlah wacana baru.
Pemerintah dalam memorandum keuangan tahun -tahun sebelumnya juga membahas bahwa distribusi bahan bakar bersubsidi diarahkan langsung kepada konsumen dan bukan untuk barang.
“Jadi memorandum keuangan kami selama bertahun -tahun -tahun kebijakan bersubsidi. Jumat (Jumat, (4/10/2024).
Namun, Agus mengatakan menerapkan instruksi ini biasanya tidak mungkin karena situasi kompetitif pada waktu itu. Termasuk untuk sinkronisasi data pengguna yang mungkin benar -sebenarnya mendapatkannya.
“Itu diuji dalam dokumen, dalam memorandum keuangan, dia berbalik beberapa kali, jadi itu berlanjut sampai mekanisme itu benar,” katanya.
Mengikuti Pasal 28 dari Undang -Undang 22, 2001 terkait dengan minyak dan gas (hukum minyak dan gas), dikatakan bahwa pemerintah dalam menentukan harga bahan bakar memiliki tanggung jawab sosial untuk kelompok tertentu.
Oleh karena itu, jika Anda mengajukan rencana kebijakan, harga bahan bakar bersubsidi akan menerapkan harga ekonomi.
“(Harga bahan bakar bersubsidi) Menurut harga ekonomi. Idenya adalah bahwa idenya adalah subsidi langsung untuk meningkatkan daya beli,” kata Agus.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hill Legion mengatakan pemerintah masih membahas pembaruan kupu -kupu 191 dari 2014.
Pemasangan Presiden 191 dari 2024 kontrol pembatasan bahan bakar untuk bahan bakar dari bahan bakar bersubsidi dan diesel. Di Hill, dia mengatakan hari ini pemerintah masih membahas pemasangan Presiden No. 191 di 2014.
“Menemukan bahan bakar bersubsidi sejauh ini, kami masih membahas bahwa aturan yang telah dikeluarkan mencerminkan keadilan,” katanya kepada staf media di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jaket, Jumat (9/20/2024).
Dia juga mengungkapkan beberapa kelompok komunitas yang diizinkan membeli bahan bakar bersubsidi dengan pengacara dan bahan bakar diesel. Misalnya, sekelompok petani untuk nelayan.
“Apa kata itu? Kita harus pergi ke pertanian, nelayan.
Di malam hari, ia juga pesimistis bahwa sidang tentang pembaruan instalasi Presiden No. 191 tahun 2014 akan selesai di Presiden Yokovi, yang berakhir pada Oktober 2024. Presiden Prabowo – Tangan Gibran. “Perasaan saya belum, saya tidak berpikir (1 Oktober 2024),” katanya.
Di masa lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Mineral (ESDM) telah meninjau kebijakan baru terkait dengan distribusi bahan bakar bersubsidi atau bahan bakar bersubsidi. Studi ini dirancang untuk memastikan distribusi yang lebih fokus.
Dalam desain, kendaraan publik dan dua roda akan menjadi prioritas untuk bahan bakar bersubsidi dan biosolry.
Kepala Biro Komunikasi, Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Mineral, Agus Caeano Adi, menyatakan bahwa sanksi yang direncanakan pada subsidi masih dalam perbaikan.
Selain itu, pemerintah juga berencana untuk membuka ruang diskusi publik untuk menerima masukan yang terkait dengan aturan ini.
“Tes untuk transportasi umum dan dua kendaraan dengan dua roda. Kami mencari formulasi yang tidak akan mengganggu konsumen, tetapi masih menjamin bahwa kuota bahan bakar bersubsidi tidak melampaui,” kata Agus di Jaacqueta pada hari Rabu (9/18/18/204) .
Proposal ini awalnya diajukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat VII Sungng Suparwoto dan Organda Transportasi dalam sidang yang sama.
Menurut ringkasan, langkah ini penting agar orang membutuhkan mereka untuk benar -benar menikmatinya, terutama kelompok rendah.
“Sudah saatnya bagi kami untuk mempertimbangkan pembatasan penggunaan bahan bakar bersubsidi. Saya menyarankan bahwa hanya kendaraan publik dan dua roda yang akan diizinkan untuk menjangkau anak perusahaan dan biosolri,” kata Sagang.
Pembatasan ini dianggap sebagai langkah strategis dalam meningkatkan subsidi energi nasional. Untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut efektif dan adil, studi tentang desainer dan keterlibatan berbagai pihak diperlukan.
Bergantung pada contohnya, Wakil Infrastruktur dan Transportasi dalam Koordinasi Kementerian ke Kementerian Kelautan dan Investasi, Kiaiddin mengatakan pemerintah masih meneliti proposal tersebut.
“Kami setuju bahwa dua roda dan kendaraan transportasi umum masih diizinkan untuk digunakan sebagai reseptor. Namun, kriteria untuk pengguna lain masih dalam diskusi lain,” kata Rachamt.