Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM Kebagian Anggaran Rp 686,1 Miliar di 2025
thedesignweb.co.id, Menteri Persatuan DKI Jakarta, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, kementeriannya memiliki sisa anggaran sebesar Rp686.126.954.000 yang akan disalurkan pada tahun 2025.
Total pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2024 sebesar Rp937.160.229.000 yang harus dibagi antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.
Sisa anggaran sebesar Rp 686.126.954.000 yang terbagi untuk Dinas Koperasi 40% dan Dinas UMKM 60%, kata Budi dalam rapat kerja dengan komisi VI DPR RI, Rabu (6/11/2024). . ) )
Menteri Koperasi menyampaikan anggaran Kementerian Koperasi mencapai Rp274.450.781.000 dan anggaran Kementerian MKS sebesar Rp411.676.173.000.
Namun anggaran tersebut belum termasuk pagu PNBP yang meliputi LPDB senilai Rp226.039.275.000 dan PNBP LLP senilai Rp25.000.000.000.
Dalam pemaparannya, Budi juga mengungkapkan, saat ini belum ada pembagian kerja antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Soal pembagian tenaga kerja antara Dinas Koperasi dengan kebutuhan perusahaan kecil dan menengah, dimana Dinas Koperasi dan UKM mempunyai pegawai sebanyak 1.181 orang, diantaranya 950 pegawai yang meliputi pegawai pemerintah, PPPK dan non-ASN, serta start-up. pekerjaan. pekerja”, jelasnya.
Apalagi, kedua cabang tersebut belum selesai mendistribusikan peralatan tersebut.
“Kami terus berdiskusi dengan Kementerian UKM mengenai masalah ini, kami meminta bantuan Komisi VI,” kata Pak Budi.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum Budi Arie Setiadi mengulas peran paduan suara dalam program Makan Gratis Bergizi (MBG). Yang lainnya adalah koperasi susu yang memasok kebutuhan MBG.
“Koperasi sapi perah Indonesia mempunyai potensi yang besar sehingga harus berorganisasi dan berinvestasi pada alat produksi susu yang berkualitas,” kata Budi Arie dalam keterangannya (6/11/2024).
Ditegaskannya, banyak koperasi susu berkualitas seperti Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, Boyolali.
Ia sadar sebagian besar koperasi susu di Indonesia hanya bisa menangani pasteurisasi. Untuk menjamin perkembangannya, mereka berencana mendapatkan bantuan keuangan dari Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) untuk koperasi dan usaha kecil menengah.
“Hari ini kampanye susu kita baru dapat pasteurisasi, dan makanan bergizi, kita mau UHT. Kita jalan-jalan, kalau ada yang mau menggalang dana, ada LPDB koperasi yang bersedia mendukung koperasi dengan uang untuk digunakan,” katanya.
Wakil Menteri Pertanian PDT Ahmad Riza Patria menyatakan dukungannya. Disiapkan untuk koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Badan Pangan Nasional. Dinas Pembangunan Perdesaan mengembangkan 75.265 desa dengan 2.337 BUMD. Setengah dari BUMDes bergerak di bidang industri makanan.
“Semuanya kita siapkan dan kelola BUMD yang tersebar luas, kita bekerja sama dengan koperasi untuk berbagi program gizi esensial secara gratis,” ujarnya.
Dadan Hindayana, Kepala BGN, mengatakan MBG bertujuan untuk membuka cabang pangan di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekitar 30.000 unit, sebagian besar di Pulau Jawa.
“Kementerian ini berfungsi sebagai gudang produk lokal, 85 persen uangnya untuk membeli produk pertanian lokal.
Pak Dadan menekankan peran koperasi dan BUMD dalam memastikan bahwa petani lokal memiliki akses terhadap bahan memasak. Ia juga berbicara tentang peluang pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut.
“Kerjasama pemerintah, koperasi, BUMD dan petani penting untuk mensukseskan program pangan ini,” ujarnya.
Dadan mencontohkan penerapan MBG di Warungkiara, Sukabumi. Proyek percontohan selama 10 bulan ini melibatkan banyak pekerja lokal. Koperasi dan BUMD memegang peranan penting dalam proyek ini. Mereka mengorganisir petani dan masyarakat pedesaan untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh kementerian.