KKP Ajak UMKM Jadi Pilar Ekonomi Sirkular untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
thedesignweb.co.id, Jakarta – Program Pangan Gratis Bergizi (MBG) digalakkan untuk menciptakan generasi sehat. Kini berbagai pihak berupaya menyukseskan program tersebut.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran dalam mendukung MBG.
Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), UMKM bisa menjadi salah satu pilar ekonomi sirkular dalam program Presiden Probov Subyan.
Oleh karena itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistio, menghimbau pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan aktivitasnya.
Menurutnya, ekonomi sirkular berfokus pada penggunaan bahan baku lokal dan berkelanjutan sejalan dengan semangat ekonomi biru yang diusung Partai Komunis Tiongkok.
“Dengan memilih produk perikanan yang berkelanjutan tentunya dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,” kata Budi dalam siaran resmi KPK di Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Untuk menjalin kerja sama dengan UMKM, KKP juga menggelar lokakarya pemberdayaan usaha di Pasuruan, Jawa Timur, Selasa lalu. Dalam kesempatan tersebut, Budhi menyampaikan bahwa UMKM merupakan salah satu mesin penggerak perekonomian dan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“UMKM harus menjadi penopang utama perekonomian Indonesia,” ujarnya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau dan mendampingi UMKM yang didorong. Ia mengatakan, kegiatan di Pasuruan bisa direplikasi di provinsi lain.
“Ini bagian dari komitmen tegas membantu dan mengembangkan UMKM. Oleh karena itu, kami mengajak instansi terkait untuk turut serta dalam monitoring dan evaluasi tersebut,” tegasnya.
Kegiatan di Pasuruan juga bertujuan untuk mempercepat transisi kelas UMKM. Oleh karena itu, Budi memastikan tim Ditjen PDSPKP banyak melatih sumber daya ahli yang kompeten.
Salah satunya pemaparan materi oleh Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW terkait fasilitasi National Institute of Single Window (LNSW) untuk memfasilitasi ekspor bagi UMKM.
“Kami ingin industri perikanan kecil dan menengah, khususnya di Jawa Timur, semakin meningkat pengetahuan dan keterampilannya,” jelas Budi.
Menurut Buddhi, Direktur Ditjen Pemberdayaan Usaha PDSPKP Katur Sarvantha juga telah menyiapkan layanan pendampingan langsung kepada 300 UMKM yang diwakili.
Pelayanan tersebut antara lain Lembaga Pengelola Permodalan Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), perbankan, perizinan usaha, perizinan usaha pengolahan ikan, perizinan usaha pemasaran ikan, dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) produk kelautan dan perikanan.
“Kami juga mengundang rekan-rekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan saran halal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Industri Makanan Rumah Tangga (PIRT) atau Industri Skala Besar (MD) untuk mendapatkan izin. )”.
“Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Produk Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) telah bekerja sama dengan Hazard Analysis and Critical Control Point (HC/HACCP) dan sertifikasi LNSW untuk memberikan saran tata cara ekspor bagi UMKM,” jelas Katur.
Selain itu, kata Katur, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, khususnya pada bidang kompetensi SDM seperti pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan kewirausahaan.
“Koperasi pendidikan juga ada 10 yang kami undang. Kami berharap UMKM dan koperasi peserta semakin kuat secara kelembagaan karena sumber daya manusianya semakin kompeten,” harapnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Shakti Wahyu Trengona mengungkapkan pentingnya penerapan Program Ekonomi Biru untuk menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan ketahanan pangan nasional.
Menteri Trengan menjelaskan ketahanan pangan bergantung pada tiga hal, yakni karbohidrat, lemak, dan protein. Khususnya untuk protein, salah satunya berasal dari produk ikan.
Berdasarkan data perdagangan yang selalu positif, produk ikan dianggap sebagai sumber ketahanan pangan terkuat.