DESIGN WEB KLHK Acungi Jempol Upaya Korporasi Capai Pembangunan Berkelanjutan
thedesignweb.co.id Jakarta Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Reliantoron mengatakan, pembangunan perekonomian di Indonesia secara umum didukung oleh berkembangnya kegiatan usaha perusahaan-perusahaan dari berbagai sektor industri.
“Peran progresif perseroan merupakan hasil proses adaptasi dan inovasi, terutama dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin menantang,” kata Sigit dalam keterangan yang diterima, Senin (30 September 2024).
Selain aktivitas bisnis berbagai perusahaan, Siget mengatakan komitmen pelaksanaan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan langkah adaptif para pemangku kepentingan dalam mendukung aktivitas bisnis perusahaan.
“Hari ini kita berkumpul untuk merayakan komitmen luar biasa perusahaan yang telah mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam strategi bisnisnya,” ujarnya. Manajemen perusahaan
Sigit berpendapat, pengelolaan usaha sosial dan lingkungan mendorong seluruh dunia usaha untuk melakukan kegiatan sosial yang berlandaskan sosial budaya dan lingkungan alam.
Ia juga mencatat bahwa ada dua tren yang mulai berubah dalam penerapan CSR: Pertama, penerapan ES telah berubah dari sukarela menjadi wajib. Kedua, konsep inovasi sosial yang semakin populer di perusahaan disebut Corporate Social Innovation (CSI).
“CSIC berbeda dengan CSR dan penciptaan nilai bersama atau CSV yang sering dikaitkan dengan filantropi. CSV menekankan pentingnya menciptakan nilai ekonomi dengan cara yang juga dapat menciptakan nilai sosial, artinya perusahaan dapat meningkatkan keuntungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” jelas Sigit.
SIGAT memastikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu berpartisipasi aktif dalam memantau Tanggung Jawab Lingkungan dan Sosial (TJSL) Perusahaan dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan perusahaan dalam hal pelaporan guna mencapai tujuan bersama, yaitu untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs ). telah mendapatkan
Sebagai informasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2020 telah menghadirkan layanan inovasi Sistem Informasi Pelaporan Perizinan Lingkungan Hidup Elektronik (SIMPEL). Tujuan dari layanan ini adalah untuk memudahkan pelaku ekonomi dan pemerintah daerah dalam melaporkan informasi terkait izin lingkungan secara elektronik.
Diketahui, pernyataan Sigat disampaikan pada acara Indonesia Corporate Social and Environmental Responsibility Awards 2024 bertajuk “Bisnis Berkelanjutan yang Mempengaruhi Inovasi Sosial dan Lingkungan untuk Perubahan yang Bermakna” pada Minggu (29 September 2024) di Jakarta.
Sebelumnya, Deputi Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kimenko Marwis) Rachmat Kemuddin menyoroti penyebab utama pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya. Emisi gas buang atau gas buang lah yang menjadi penyebab memburuknya kualitas udara di Jakarta.
Rachmat menjelaskan, kualitas udara di Jakarta pada tahun 2019 sangat buruk, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa pihak. Namun membaik pada masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
“Tetapi pada tahun 2022 dan 2023 akan turun lagi, keadaan tahun 2024 hampir sama dengan tahun 2019,” jelas Richmat dalam media briefing tertulis, Sabtu (14/9/2024).
“Rata-rata hari menganggur mencapai 13 hari pada Agustus 2024. Ini adalah masalah serius,” tambahnya.
Permasalahan pencemaran udara perlu mendapat perhatian serius karena dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sangat tinggi. Tentunya hal ini juga akan berdampak atau berdampak pada keuangan.
Menurut BPJS Kesehatan, klaim kesehatan terkait permasalahan penyakit pernafasan berjumlah Rp 12 triliun per tahun. Jumlah ini bisa bertambah jika tidak ditangani dengan baik.
Menurut penelitian Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan, gas buang atau emisi merupakan penyebab utama pencemaran udara.
Jadi penyelidikan ini mengambil sampel kontaminasi dan mempelajari dari mana sumbernya, ujarnya.
Hasil terbesar datang dari kendaraan bermotor. Selain itu, klaim beberapa pihak bahwa pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) merupakan sumber utama pencemaran udara belum terbukti dalam penelitian ini.
“Sebenarnya open combustor atau pembakaran sampah merata, namun volumenya lebih kecil dibandingkan knalpot kendaraan,” jelasnya.
Untuk mencapai hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan juga mendorong penggunaan bahan bakar bersubsidi berkualitas tinggi atau rendah sulfur untuk memerangi polusi udara.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Richmat Kemuddin menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Bahkan, pemerintah kini akan meningkatkan kualitas bahan bakar tersebut dengan menurunkan kandungan sulfur sebanyak dua belas baik jenis Pertalite maupun Pertamax.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bansar Panjitan menjelaskan kandungan belerang ini akan disesuaikan dengan standar Euro 4. Sesuai regulasi Euro 4, bahan bakar diperbolehkan memiliki kandungan sulfur maksimal 50 ppm.
Apalagi kandungan sulfur pada bahan bakar Pertalite saat ini mencapai 500 ppm. Tak jauh berbeda, kandungan sulfur pada Pertimex adalah 400 ppm.
Pengenalan bahan bakar Euro 4 membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena proses dan biayanya tinggi. Tentu perlu dukungan kompensasi dan subsidi, jelas Richmat dalam pertemuan dengan media seperti ditulis, Sabtu (14 September 2024). ).
Dia meyakinkan, pemerintah akan terus memberikan subsidi dan kompensasi BBM. Namun subsidi dan kompensasi tersebut perlu diperkuat agar benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak.
Untuk itu, pemerintah dipastikan akan membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang saat ini sedang dilakukan PT Pertamina (Persero). Tahap registrasi kode QR yang dilakukan Pertamina merupakan langkah awal menuju penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran.