Komisi II: Target Prabowo Sidang Tahunan DPR/MPR 2028 di IKN Wajib Dilaksanakan
thedesignweb.co.id, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPRK RI Dede Yusuf menilai target Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan sidang tetap DPRK/DPRK pada 2028 di ibu kota nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim) bisa terwujud. ) pada prinsipnya harus dilaksanakan.
Kata dia, asas terkait persoalan itu tercermin dalam Undang-Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara. Menurut dia, target tersebut bisa dicapai pada tahun 2028.
“Kalau normal semua, seharusnya begitu,” lapor Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, Minggu, 27/27/2024.
Namun, ia meyakini jika sidang reguler DPRK/DPRK digelar di IKN, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan gedung dan infrastruktur.
Menurut dia, Komisi II DPRK yang membidangi persoalan IKN akan mengundang Pemerintah Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk memantau kinerja terkini proses pembangunan IKN.
“Ada (pertemuan dengan OIKN) minggu depan, kita sedang cari jadwalnya,” kata Dede Yusuf.
Sementara berdasarkan Pasal 22, Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 3 Tahun 2022, lembaga pemerintah di ibu kota negara mengalami pergantian jabatan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajibannya secara bertahap. Di antara lembaga-lembaga nasional yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, Republik Korea dianggap sebagai badan legislatif tingkat pusat.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, Presiden RI Prabowo Subianto saat rapat dengan Kabinet Merah Putih (KMP) menegaskan komitmennya menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu empat tahun.
Menurut Raja Juli, Prabowo berharap pada tahun 2028, IKN dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai lokasi kegiatan pemerintahan dan politik negara.
“Beliau (Prabovo) berharap pada Agustus 2028 nanti dilakukan pemungutan suara DPRK/DPRK di IKN. Bahkan beliau berharap upacara pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan di IKN pada tahun 2029,” kata Raja Juli. . akun Instagram resminya.
Sebelumnya, Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Badan Administrasi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Basuki sebelumnya menjabat sebagai Pj Kepala IKN di bawah Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi.
“Iya (ditunjuk). Pak Basuki minta dilanjutkan,” kata Prasetyo di Akademi Militer Magellan Jawa Tengah (27/10/2024).
Sementara itu, Prasetyo, Wakil Ketua Badan IKN, mengatakan bahwa Prabowo belum terpilih. Oleh karena itu, pelantikan Ketua dan Wakil Ketua ICN diyakini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Belum, belum,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberi pengarahan kepada Kabinet Merah Putih saat menjalani pelatihan di Akademi Militer Magellan (Akmil) Jawa Tengah pada Sabtu (26/10/2024), salah satunya tentang pembangunan nasional. Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabovo menargetkan pembangunan IKN bisa selesai dalam waktu empat tahun.
“Pada sesi terakhir siang tadi, Presiden Prabowo memberikan pengarahan. Satu dari empat pengarahannya tentang IKN,” kata Menteri Kehutanan Raja Julie Antoni seperti dikutip dari akun Instagram @rajaantoni pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Menurutnya, Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi akan melanjutkan proyek IKN, tegas Prabowo. Prabowo pun menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun.
“Masalah IKN sebetulnya sudah sangat jelas. Sudah diputuskan untuk dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ditanyakan apa-apa lagi,” ujarnya.
Bahkan beliau berencana menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun, lanjut Raja Juli.
Raja Juli mengatakan gedung pemerintahan IKN hampir siap. Prabowo meminta pengurus IKN menyelesaikan pembangunan gedung legislatif dan yudikatif IKN dalam waktu 4 tahun.
“Baginya IKN adalah Modal Politik. Oleh karena itu, selain Gedung Eksekutif (yang saat ini hampir siap), OIKN harus menyelesaikan pembangunan (2 cabang triapolitik lagi), yaitu Gedung Legislatif dan Yudikatif, dalam 4 tahun ke depan. tahun.” kata Raja Julie.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Prabowo ingin menggelar sidang umum DPRK/DPRK Agustus 2028 di IKN, Prabowo juga mengatakan upacara pelantikan presiden dan wakil presiden 2029-2034 bisa digelar di IKN. .
“Beliau berharap pada bulan Agustus 2028, pemungutan suara DPRK/DPRK dilaksanakan di IKN bahkan berharap upacara pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan di IKN pada tahun 2029,” pungkas Raja Juli.