Kontroversi Fasilitas hingga Makanan Atlet PON Aceh-Sumut 2024, Tanggung Jawab Siapa?
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 mencetak sejarah di Indonesia. Pertama kali diadakan pada tahun 1948, acara ini baru pertama kali diadakan di dua provinsi.
Usulan Aceh-Sumut mendapat suara terbanyak pada Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang digelar pada 24 April 2018, mengalahkan pemangku kepentingan lainnya Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Timur. kalimantan. Ini merupakan kali pertama Aceh menjadi tuan rumah PON sejak tahun 1953 dan yang kedua bagi Sumut.
Kapasitas Aceh-Sumut juga akan menjadi patokan jika PON kembali menghadirkan dua tuan rumah, yang akan segera digunakan dalam empat tahun ke depan saat terpilihnya NTB-Nusa Tenggara Timur sebagai penyelenggara PON pada KONI edisi 2022. Musornaslub.
Sayangnya, WIB PON 2024 Aceh-Sumut jarang membawa kabar baik menjelang berakhirnya Jumat sore (20/9/2024). Apa yang sebenarnya terjadi di sana adalah catatan tentang apa yang harus dihindari dan patut dipelajari. Center PON Aceh-Sumut 2024 kurang cocok
Sejumlah atlet melalui media sosial mengungkapkan keprihatinannya terhadap ketentuan PON 2024. Salah satunya mengurus pusat.
Sumut GOR Pusat Voli Indoor Sumut, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, belum layak digunakan. Para atlet harus melalui jalan yang berdebu, berpasir, berlumpur bahkan tergenang air untuk mencapai venue.
Kesiapsiagaan pusat tersebut semakin dipertanyakan setelah cuaca buruk yang melanda Aceh beberapa hari terakhir. Atap gedung pusat olahraga menembak yakni Lapangan Tembak Rindam Iskandar Muda, Mata Ie, Aceh Besar, ambruk akibat hujan deras dan angin kencang.
Arena panahan Banda Aceh di kompleks Stadion Harapan Bangsa hancur. Sementara itu, dua orang penonton mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit setelah kaca GOR Harapan Bangsa, tempat berlangsungnya pertandingan basket 3×3, pecah. Konsumsi para atlet bermasalah
Selain lokasi pertandingan, konsumsi PON 2024 juga digugat. Seperti dilansir laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran pangan atlet, pelatih, dan ofisial PON 2024 mencapai Rp 42,5 miliar yang ditender melalui E-Purchase. Makanan untuk atlet porsi besar senilai Rp50 juta dan snack Rp18 juta.
Namun banyak atlet yang mengaku kurang mendapat asupan makanan, porsinya sedikit, dan ada pula yang sudah tua. Beberapa atlet lainnya juga memprotes keterlambatan pembagian makanan. Kalahkan wasit sepak bola
Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan, PON 2024 juga menghadirkan kontroversi yang merusak nilai-nilai permainan. Hal serupa terjadi pada laga perempat final sepak bola putra antara Aceh dan Sulawesi Tengah, Sabtu (14/9/2024).
Wasit Eko Agus Sugiharto mengeluarkan tiga kartu merah dan dua penalti kepada tim Sulteng. Rentetan keputusan tersebut membuat pemain Sulawesi Tengah Muhammad Risky Saputra kesal dan berhasil mengalahkannya. Wasit langsung pingsan dan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans setelah mendapat perawatan medis. Sulawesi Tengah akhirnya puas bermain imbang 1-1.
Peristiwa tersebut mendapat respons keras dari PSSI. Ketua Umum Eric Thohir memastikan pihaknya akan mengusut tuntas peristiwa tersebut, termasuk kepemimpinan hakim yang diyakini penuh kejanggalan.
Selain itu, sanksi berat juga diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan permainan tidak adil dan kepada pemain yang tidak menyikapi situasi di lapangan permainan secara sportif.
“Sangat disayangkan,” kata Eric Thohir.
“Pasti akan ada penyelidikan menyeluruh. Tanda-tanda permainan tidak adil harus dicari. Selain itu, reaksi para pemain tentu akan berujung pada sanksi yang sangat berat.”
“Itu merupakan tindak pidana yang mempunyai akibat hukum. Lain lagi yang mempunyai akibat hukum apabila terungkap skandal seputar putusan hakim itu diperintahkan oleh orang-orang tertentu,” ujarnya.
Serangkaian permasalahan ini memaksa pemerintah pusat untuk melakukan intervensi semaksimal mungkin. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basuki Hadimoeljono mengatakan, pihaknya telah mengirimkan tim ke lokasi pusat kerusakan.
“Sekarang K3 kita sudah ke sana karena saya bilang tidak ada alasan, kita lihat alasannya,” kata Basuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Jika tidak, Menteri PUPR akan melakukan evaluasi bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah mengundang evaluasi. Presiden juga memberikan penjelasan. Ini mungkin persiapan evaluasi Presiden,” kata Basuki.
“Saya kira, kalau Menko PMK mengajak rapat untuk mempertimbangkan Pon, khususnya Menteri Pemuda dan Olahraga. Mungkin saya dan yang lainnya,” imbuhnya.
Saat ditanya apa penilaian awal dari Kementerian PUPR, Basuki mengatakan hal itu tergantung Kementerian Koordinator PMK.
“Ya tergantung Pak PMK. Secara internal saya sudah evaluasi. Masing-masing balai ada berapa, di Aceh 18 balai, 18. Semua bagus, kecuali kemarin. Ya, ada yang gede banget.” Selesai juga, besok Jumat jalan yang menjadi tanggung jawab kita sudah selesai,” jelasnya.
Secara terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Ariotejo membenarkan permasalahan konsumsi sudah teratasi. Ia mengatakan permasalahan ini lebih nyata terjadi di Aceh karena situasi setempat.
Jumlah warung makan di Aceh jauh lebih sedikit dibandingkan di Sumatera Utara dan jam bukanya berbeda dengan daerah lain.
“Di Aceh kalau tidak salah semua azan harus dihentikan, apalagi azan Maghrib. Oleh karena itu, memang ada keluhan terkait jadwal penyalurannya,” kata Menpora Ditto saat rapat kerja ( raker ) Komisi X DPR bersama RI, Kamis (12/9/2024).
“Tapi saya yakin ini adalah budaya yang membutuhkan dan kita harus menemukan solusinya. Ini adalah adaptasi. Jadi Arche punya masalah yang lebih besar dengan makanan.”
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turun tangan. Lembaga antirasuah telah diwaspadai adanya dugaan korupsi pada PON 2024 Aceh-Sumut.
“Iya betul, kami juga mendapat informasi dari rekan-rekan wartawan ada beberapa balai yang belum siap, ada balai yang roboh dan lain-lain,” ujar Bapak Asep Guntur, Direktur Penyidikan KPK. Rahas, Kamis (19/9/2024).
Assep menegaskan, pihaknya saat ini terus berupaya mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait dugaan korupsi tersebut. Ia juga berharap masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi pembangunan pusat, dapat aktif melaporkan ke KPK.
“Nah, saya yakin teman-teman di PLPM dan apa namanya juga tergerak untuk mengumpulkan informasi, untung saja masyarakat atau wartawan di sekitar pusat di Aceh dan Sumut juga sudah memberi laporan kepada kami. Untuk kita tindaklanjuti,” ujarnya.