Laporan Bank Sentral Tiongkok: Kripto Bisa Timbulkan Risiko Ekonomi
thedesignweb.co.id, Jakarta – Dalam Laporan Stabilitas Keuangan 2024 yang diumumkan baru-baru ini, Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) membahas pentingnya mengatur aktivitas mata uang kripto sebagai bagian dari upaya global yang sedang berlangsung.
Laporan Coinmarketcap Minggu (1/5/2025) Laporan tersebut mencakup bagian yang secara khusus membahas lingkungan peraturan mata uang kripto dan merinci rezim lisensi mata uang kripto yang berkembang di Hong Kong.
Bank sentral Tiongkok mencatat, 51 yurisdiksi di seluruh dunia telah memberlakukan larangan atau pembatasan terhadap aset kripto. Ini termasuk Tiongkok daratan, di mana pada bulan September 2021, larangan total terhadap perdagangan dan penambangan mata uang kripto diberlakukan.
Sebaliknya, Hong Kong telah mengambil pendekatan berbeda, dengan secara aktif menerima perusahaan mata uang kripto. Pada bulan Juni 2023, rezim lisensi untuk platform perdagangan mata uang kripto secara resmi diluncurkan di wilayah tersebut, memungkinkan bursa berlisensi untuk menyediakan layanan perdagangan ritel.
Laporan tersebut juga menyoroti bahwa lembaga keuangan besar, termasuk HSBC dan Standard Chartered Bank, kini diharuskan memantau transaksi mata uang kripto sebagai bagian dari protokol pemantauan pelanggan standar mereka.
Langkah ini menandakan perubahan dalam metode peraturan Hong Kong untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam sistem keuangan yang ada.
Selain itu, PBOC berkomitmen untuk meningkatkan kerangka peraturan internasional untuk aset cryptocurrency sebagaimana diusulkan oleh Dewan Stabilitas Keuangan.
Meskipun bank sentral mengakui bahwa hubungan antara aktivitas mata uang kripto dan lembaga keuangan yang penting secara sistemik mungkin terbatas, bank sentral Tiongkok memperingatkan bahwa mata uang kripto dapat menimbulkan risiko di beberapa negara, terutama karena penggunaannya dalam investasi ritel dan pembayaran meluas.
Penafian: Semua keputusan investasi berada pada kebijaksanaan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual mata uang kripto. thedesignweb.co.id tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.
Departemen Keuangan Amerika Serikat mengakui adanya pelanggaran keamanan serius yang menyebabkan dokumen dan alat-alatnya diakses oleh pihak luar.
Serangan siber pada bulan Desember lalu diklasifikasikan sebagai “insiden keamanan siber besar” dan sangat dicurigai dilakukan oleh “aktor ancaman tingkat lanjut yang disponsori negara Tiongkok,” menurut surat Departemen Keuangan kepada anggota parlemen.
Laporan Washington Post yang dikutip Jumat (3/1/2024) mengungkapkan bahwa peretas Tiongkok berhasil menyusup ke “kantor yang sangat sensitif” di Departemen Keuangan yang bertanggung jawab merumuskan dan menerapkan sanksi pemerintah AS.
Office of Foreign Assets Control (OFAC), sebagaimana disebutkan di atas, memiliki informasi yang sangat penting yang dapat sangat berharga bagi pemerintah negara lain.
Meskipun data yang dicuri tidak diklasifikasikan, para peretas tampaknya dapat mengetahui identitas target sanksi potensial.
Mereka juga tampaknya mencuri bukti yang dikumpulkan OFAC dalam penyelidikannya terhadap entitas yang terkena sanksi.
Secara keseluruhan, serangan-serangan ini dapat memberikan informasi penting kepada peretas tentang bagaimana AS mempersiapkan sanksi terhadap entitas asing.
Selain OFAC, pelanggaran tersebut juga berdampak pada Kantor Menteri Keuangan dan Unit Intelijen Keuangan.
Para peretas menembus sistem Departemen Keuangan dengan mengakses kunci yang digunakan oleh BeyondTrust, layanan berbasis cloud yang memberikan dukungan teknis kepada departemen tersebut.
Pemerintah AS telah berulang kali menyalahkan aktor-aktor yang didukung negara Tiongkok atas serangkaian serangan siber terhadap lembaga dan perusahaan pemerintah AS.
Tahun lalu, FBI mendakwa “aktor yang terkait dengan RRT” atas peretasan besar-besaran terhadap perusahaan telekomunikasi AS.
Aktor yang dikenal sebagai Typhoon Salt dilaporkan menargetkan perangkat seluler para diplomat, pejabat pemerintah, dan orang-orang yang terkait dengan kedua kampanye presiden tersebut.
Menanggapi tuduhan keterlibatan dalam serangan terhadap Kementerian Keuangan, pejabat Tiongkok menyebut klaim tersebut “tidak berdasar” dan menekankan bahwa pemerintah mereka selalu menentang segala bentuk serangan hacker. Hal ini dilaporkan oleh Washington Post.