Laut China Selatan dan Pelindungan HAM Jadi Fokus Menlu Retno dalam Pertemuan Pilar Politik dan Keamanan ASEAN
thedesignweb.co.id, Vientiane – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersama Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menghadiri pertemuan tingkat menteri ASEAN Asosiasi Keamanan. /APSC (Pilar Politik dan Keamanan ASEAN) di Vientiane, Laos.
Pertemuan ini bertujuan untuk menilai pencapaian sistem APSC dan merencanakan langkah-langkah penting ke depan.
Kali ini Menteri Luar Negeri Retno memaparkan 2 (dua) isu penting di kawasan. Berikut fokusnya, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (10/8/2024):
Yang pertama adalah situasi di Laut Cina Selatan.
Ia menyatakan Indonesia terus memantau kejadian di kawasan dan berharap tidak ada konflik lebih lanjut.
Menlu Tiongkok Retno menekankan pentingnya menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 dan mempercepat penyelesaian Laut Cina Selatan (LCS).
Kedua, Menteri Luar Negeri Retno menyampaikan perlunya penguatan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“Tantangan terkait perlindungan hak asasi manusia menjadi semakin nyata di berbagai belahan dunia,” katanya.
Ia mendorong ASEAN untuk memperkuat dialog isu hak asasi manusia dengan memperkuat Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN dan meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat.
Kali ini, Menlu Retno juga mengangkat isu hak atas pembangunan sebagai bagian penting dalam upaya menciptakan hak asasi manusia dan perdamaian yang lebih baik di dunia.
Sementara itu, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto memuji keberhasilan yang dicapai Pilar Politik dan Keamanan ASEAN (APSC) yang mencapai 99,6 persen.
Dalam keterangannya, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya menyusun rencana visi masyarakat ASEAN tahun 2045, agar ASEAN terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di kawasan dan menghadapi berbagai tantangan. tantangan di masa depan.
Masalah perdagangan orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia.
“Kita harus memperkuat pasukan keamanan ASEAN, pengendalian perbatasan dan kerja sama untuk menangani kejahatan transnasional,” kata Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi seperti dikutip dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia.