Mantan Menteri Jokowi Ramai-Ramai Terima Uang Pensiun, Segini Besarannya
Liputan6. Uang pensiun diberikan langsung ke kantor kementerian sebagai apresiasi atas kerja para menteri dan pejabat tinggi pemerintah.
Penyaluran manfaat pensiun dilakukan oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius; Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanito Aprianto; dan Ariandi, Direktur Operasional Taspen.
Taspen sebagai pengelola jaminan sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sosial selalu aktif memberikan segala hak dan keistimewaan kepada PNS, jelas Sekretaris Perusahaan Taspen Henra.
“Taspen mengapresiasi pengabdian dan pengabdian para menteri melalui manfaat program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat ini dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarganya,” kata Henra, Selasa (11/12/2024).
Sejumlah menteri dan pegawai negeri sipil yang menerima pensiun dan tunjangan di tempat kerjanya: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Jason H. Menteri Sumber Daya Manusia Laoli Ida Fauzia Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Adiadi Tahahanto Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bappenas Suharso Monoharpa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Menteri Perhubungan PBB Budi Karya Sumadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar Ketua Mahkamah Agung Mohammad Sarifuddin Jumlah tersebut
Teten Masduki saat ini menerima uang pensiun sebesar Rp 27 juta, dan mulai 1 November 2024, ia mengungkapkan kebahagiaannya mendapat uang pensiun bulanan sebesar Rp 3 juta.
“Alhamdulillah,” ucapnya mengacu pada kucing peliharaannya, Noona.
Pada 1 November 2024, para pensiunan menteri dan pejabat senior pemerintah akan menyelesaikan masa jabatannya sebagai anggota Kabinet Progresif Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Maruf Amin.
Skema Pensiun dan Jaminan Hari Tua (THT) memberikan manfaat purna bakti kepada PNS. Sebelumnya, Taspen menyerahkan uang pensiun dan tunjangan THT kepada Wakil Presiden Maruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu.
Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada pejabat pemerintah lainnya seperti Republik Korea, KPK, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, serta duta besar dan kepala daerah. Pelayanan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik. Peran Taspen dalam pengelolaan ASN dan jaminan sosial bagi PNS
Sebagai ASN dan pengelola kesejahteraan sosial PNS, Taspen terus memperkuat komitmennya dalam menerima manfaat sesuai prinsip 5T: Tepat pengelolaan, tepat orang, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempat. Taspen siap memberikan layanan yang andal dan proaktif untuk menjamin hak-hak pensiunan pegawai pemerintah.
Langkah tersebut sejalan dengan kepemimpinan Menteri BUM Eric Tohir yang menghimbau perusahaan pelat merah untuk terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan orientasi pelayanan.