Mendagri Tegaskan Penghapusan BPHTB dan PBG Wujud Komitmen Program Pro Rakyat Presiden Prabowo
LIPUTAN6.com, Interior Tangrang (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa Kebijakan Bumi dan Hak Konstruksi (BPHTB) dan mempercepat Layanan Persetujuan Konstruksi (PBG) (PBG) (PBG) adalah arah langsung dan prioritas presiden.
Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan ini diciptakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat kecil, untuk memastikan akses yang akurat ke perumahan yang sesuai dan memfasilitasi beban ekonomi orang miskin.
“Ini adalah perintah dan kami telah dieksekusi. Kita harus ingat bahwa presiden adalah pemilik terbaru, pemerintah bertanggung jawab, baik pusat dan wilayah,” Menteri Dalam Negeri, melakukan layanan PBG 10 jam dan sertifikat untuk Layanan PBG Tangange Room, Tangange City, Banten, Selasa (1/14/2025).
Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa kebijakan ini bukan hanya orientasi pemerintah pusat, tetapi juga tanggung jawab regional untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dia berharap bahwa setiap area akan bekerja dengan cepat untuk merasakan manfaat dari kebijakan ini, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah yang tepat.
Menurut Tito, keterlambatan implementasi dapat merugikan komunitas yang tidak menguntungkan. Menurut implementasi, Menteri Dalam Negeri mendorong bidang lain untuk meniru PBG dan sistem layanan inovatif yang dibuat oleh Kota Tangerng.
Dia menjelaskan bahwa sistem layanan PBG baru telah berhasil mempersingkat waktu layanan hanya 4 jam, bahkan di bawah satu jam, menggunakan teknologi informasi yang transparan dan efektif.
“Sekarang, terobosan 4 jam memiliki 59 menit sebelumnya, itu benar -benar hebat, indah, indah, terobosan,” kata Menteri Dalam Negeri.
Menteri Dalam Negeri, Tito, mengevaluasi langkah -langkah Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot), telah menerapkan sistem pembayaran online langsung ke bank dan dengan demikian mencegah praktik pengumpulan biaya ilegal (pemerasan). Layanan PBG dilakukan oleh Layanan Publik Tnderang di supermarket di bawah pengawasan pemerintah seperti polisi dan jaksa penuntut, sehingga memberikan transparansi dan keyakinan umum.
Selain itu, Menteri Dalam Negeri menekankan bahwa mereka akan secara langsung memantau proses penerapan kebijakan ini di bidang -bidang di mana mereka belum diterapkan. Ini telah mendorong pemerintah daerah segera untuk menerapkan peraturan yang relevan untuk membuat populasi ini politik terasa seragam di seluruh Indonesia.
“Bulan depan, saya tidak akan bergabung dengan saya lagi, di mana daerah telah mengumumkan peraturan dasar wilayah tersebut. Jika ada, kami menghargai,” pungkasnya.
(*)