Menteri Israel Serukan Aneksasi Tepi Barat, Qatar hingga Yordania Meradang
thedesignweb.co.id, Tel Aviv – Seruan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang berhaluan sayap kanan untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki telah memicu protes di seluruh dunia Arab.
Pada Senin (11/11/2023), Smotrich mengatakan dia memerintahkan Departemen Pemukiman dan Administrasi Sipil Israel untuk mulai membangun infrastruktur untuk “menjalankan kedaulatan” di Tepi Barat.
Kementerian Luar Negeri Qatar menyebut permintaan Mr. Smotrich merupakan pelanggaran hukum internasional. Mereka mengecam seruan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang menghambat peluang perdamaian di kawasan akibat perang brutal yang masih berlangsung di Jalur Gaza dan Israel. konsekuensi yang mengerikan.
Selain itu, Kementerian Luar Negeri Qatar meminta masyarakat internasional untuk bersikap tegas terhadap pembangunan pemukiman, kolonialisme dan rasisme, serta serangan terus menerus Israel terhadap hak-hak warga Palestina, khususnya kejahatan yang sedang berlangsung di Tepi Barat.
Pernyataan berulang-ulang Israel yang melanggar hukum dan resolusi internasional jelas menunjukkan bahwa pendudukan merupakan penghambat upaya perdamaian dan stabilitas di kawasan, demikian laporan kantor berita Anadolu, Rabu (13/11).
Kementerian Luar Negeri Mesir menyebut permintaan Mr Smotrich merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter.
Kementerian mengatakan bahwa “pernyataan tidak bertanggung jawab dan radikal dari anggota pemerintah Israel jelas tercermin dalam penolakan Israel untuk menerima opsi perdamaian di wilayah tersebut.
Jordan menyebut Smotrich seorang rasis dan ekstremis.
Sementara Mesir, Yordania menyebut pernyataan Mr Smotrich sebagai pelanggaran terus menerus terhadap hukum internasional dan hak khusus rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka yang berdaulat di perbatasan 4 Juni. 1967 dan ibu kota Yerusalem.
Pada bulan Juni, Smotrich membenarkan laporan New York Times bahwa ia mempunyai rencana rahasia untuk merebut Tepi Barat dan memblokir segala upaya untuk menggabungkannya ke dalam negara Palestina di masa depan.
Pada bulan Juli tahun ini, Mahkamah Internasional mengeluarkan pernyataan yang menyatakan pendudukan Israel selama puluhan tahun di wilayah Palestina sebagai tindakan “ilegal” dan menyerukan pembongkaran seluruh permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Menurut laporan radio Israel, KAN, pada Selasa 12/11, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk membawa integrasi ke wilayah tersebut, setelah Donald Trump berkuasa, West River kembali masuk dalam agenda pemerintahannya.
Menurut rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Trump pada bulan Januari tahun yang sama, Netanyahu berencana untuk “menangkap” pemukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat dan Lembah Jordan pada tahun 2020.
Wilayah yang dimaksud Netanyahu saat itu meliputi sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat. Namun rencana ini tidak diluncurkan di bawah tekanan internasional dan tidak disetujui oleh Amerika Serikat.