Regional

Menteri Pendidikan dan DPR RI Kaji Usulan Wapres Hapus Jalur Zonasi PPDB

thedesignweb.co.id, Medan – Wakil Presiden Republik Indonesia (Vapres) Gibran Rakabuming Raka meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kmendikdasmen) menghilangkan garis zona dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Muti dan Anggota Komisi X DPR RI Dr Sophia Tan melakukan evaluasi.

Hal itu disampaikan Abdul Muti pada Sabtu (23/11/2024) saat berkunjung ke lapangan Yayasan Pendidikan Sultan Iskandar Muda (YPSIM).

Dr. Ketua Dewan Pembina YPSIM. Sophia Tan menerima kunjungan langsung dan didampingi Presiden YPSIM Finche Cosmanto.

Masih dikaji, akan kita kaji, kita undang pejabat seluruh departemen di Indonesia. Pada pertemuan kedua, kita akan undang pakar, peneliti, bagaimana sistem zonasi ini, untuk memperhatikan pernyataan Wapres. ” kata Abdul. Muti.

 

Abdul Mutti mengatakan keputusan itu akan diambil setelah melakukan kajian, termasuk masukan dari pejabat dinas dan DPD.

Masukan tersebut akan dimasukkan dan dijadikan masukan agar proses penerimaan mahasiswa baru semakin baik.

“Tentunya kita tidak bisa mengabaikan semangat zonasi agar seluruh siswa bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas di wilayah tempat tinggalnya,” ujarnya.

“Saya tidak berani menebak-nebak, karena Pak Menteri ini masih banyak yang ingin bertanya dan belajar. Nanti keputusannya, tunggu hari pertandingannya,” sambungnya.

Seorang anggota komisi

Oleh karena itu, asas keadilan dan asas ketidakberpihakan menyatakan bahwa anak-anak miskin tidak dapat bersekolah di tempat yang lebih baik.

“Kalau ambil ini, bisa-bisa sekolah favoritmu diekspos di bawah kendali segelintir orang. Nanti ada anak pejabat dan lain-lain. Sementara, orang kecil yang pintar tidak bisa ke sana,” tuturnya. .

Untuk membahas persoalan ini, DPD akan mendapat pendapat dari berbagai pihak, termasuk membahas pemerintahan seperti apa yang diinginkan dan masyarakat seperti apa yang ingin diikutsertakan.

“Sampai disetujui, tidak bisa dilanjutkan. Apalagi praktik di Sumut menimbulkan masalah zonasi,” kata Sophian Tan.

Sophian Tan mengatakan, zonasi tidak hanya untuk jangka pendek tapi juga jangka panjang, dengan sekolah yang dibangun sejajar, bukan hanya satu sekolah bagus yang menumpuk.

Dalam kesempatan itu, ia mengucapkan terima kasih kepada Sophia Tan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah berkunjung ke YPSIM.

“Kami senang sekali Pak Menteri. Meski baru sebulan dua hari mengunjungi sekolah ini, kami adalah mitra. Kami ingin sekolah ini bisa menjadi percontohan bagi seluruh sekolah di Indonesia,” ujarnya.

“Kami ingin mengajarkan tentang toleransi dan keberagaman, yang akan memungkinkan masyarakat miskin untuk bersekolah dan menjaga gaji guru tetap baik,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *