Musa Rajekshah: Desa Memiliki Potensi Besar, Tapi Pemerintah Pusat Tak Serahkan Sepenuhnya ke Daerah
thedesignweb.co.id, Medan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI didorong untuk memetakan potensi desa agar program yang ditetapkan tepat sasaran.
Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Musa Rajekshah saat rapat kerja Komisi V (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto , di gedung Parlemen, Kamis 7 November 2024.
“Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita memetakan, memetakan negara kita, wilayah mana, daerah mana, dengan barang apa hasil bumi atau hasil pedesaan yang terbaik,” kata Musa Rajekshah menyampaikan pandangannya.
Musa Rajekshah mengatakan perekonomian nasional tidak hanya menunggu datangnya investasi dan penanaman modal hanya di sektor industri saja, tapi juga bersumber dari pedesaan.
Hal ini agar Indonesia dapat mencapai swasembada pangan dengan luas dan tanaman yang spesifik untuk setiap daerah.
“Pemetaan ini rencana pembangunan nasional, ada rencana pembangunan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Kadang pembangunan nasional dan jangka menengah dengan daerah baik provinsi, kabupaten, kota tidak linier,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Ijeck ini mencontohkan Satuan Wilayah Wilayah (RTRW). Kawasan pertanian yang subur disulap menjadi pemukiman, bahkan kawasan industri dengan perkembangan perkotaan.
“Kami meminta kepada pemerintah pusat untuk menentukan bagaimana kami tidak mengalihkan seluruh peraturan RTRW daerah ke daerah. Agar dukungan pangan dan sandang kita, seperti desa subur, tidak berubah fungsinya,” jelasnya.
Ijeck juga menilai bantuan pusat yang diberikan Kementerian Desa tidak bisa hanya menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia.
“Seperti memberikan bantuan kepada desa-desa yang berada di kawasan wisata super prioritas, seperti Danau Toba. Sedangkan di daerah lain, desa wisatanya baru dilepas ketika pemerintah pusat atau daerah datang,” ujarnya.
Hal lain yang disoroti Ijeck yang juga Ketua DPD Golkar Sumut ini adalah perlunya dilakukan pemetaan desa. Hal ini diperlukan untuk sistem yang terintegrasi dalam kategori desa.
“Seperti desa yang memiliki keunggulan wisata, desa pertanian, dan desa peternakan yang perlu dipetakan secara cermat,” ujarnya.
Ijek juga menegaskan, kehidupan petani sangat memprihatinkan dan perbaikannya masih sangat sedikit. Apalagi banyak petani yang terlilit utang dan parahnya terkait dengan rentenir.
“Saat ini faktanya tidak banyak petani kita yang sukses dan tidak kaya. Tangannya kotor, badan petani kita berkeringat, tapi yang kaya jadi tengkulak (wadah),” ujarnya.
“Dan banyak petani desa kami di sektor metropolitan sudah terlilit hutang kepada pemberi pinjaman. Ini juga harus menjadi perhatian,” tegasnya.
Ijeck berharap Kepulauan Nias menjadi salah satu sasaran implementasi program Kementerian Desa tentang ketahanan pangan yang disampaikan oleh desa.
Ijek juga mengajak generasi muda untuk tidak malu tinggal di desa yang memiliki potensi besar dan juga menjadi penopang kota.
“Kita di Sumut, empat daerah di Nias, yaitu Nias Utama, Nias Utara, Nias Selatan, dan Nias Barat. Kita berharap ini menjadi target Kementerian Desa ke depan. Kita sangat berharap pada pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran agar benar-benar fokus pada ketahanan pangan yang berasal dari desa-desa,” tegasnya.