Pelantikan Presiden 2024: Ini Sederet Janji dan Kebijakan Prabowo Sektor Ekonomi
thedesignweb.co.id, Jakarta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai presiden kedelapan dan wakil presiden Indonesia ke-14 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD RI), Senayan, Jakarta, hari ini Minggu (20/10/2024 ) ).
Pertemuan Presiden Prabowo dihadiri oleh para kepala negara, mantan presiden/wakil presiden, warga negara serta berbagai kepala negara/pemerintahan dan perwakilan masyarakat asing, termasuk perwakilan negara sahabat.
Pada masa transisi ke pemerintahan baru, banyak kebijakan yang akan diterapkan oleh Prabowo selama lima tahun ke depan mulai terungkap.
Berikut beberapa janji dan kebijakan penting Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, seperti dicatat thedesignweb.co.id, Minggu (20/10/2024): 1. UU Perpajakan
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Badan Pendapatan Negara (BPN) untuk mengelola penerimaan negara baik pajak, non pajak, dan bea cukai melalui satu pintu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara dari sekitar 10% menjadi 23%.
Namun rencana pembentukan BPN yang digagas Prabowo akan tertunda. Hal itu dibenarkan Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo kepada thedesignweb.co.id. Penundaan ini terjadi karena belum disetujuinya Sri Mulyani Indrawati yang akan kembali menjabat Menteri Keuangan di kabinet Prabowo.
Sri Mulyani tidak setuju dengan pemisahan tersebut, kata Dradjad, Jumat (18/10/2024).
Selain itu, Prabowo berjanji akan menurunkan pajak penghasilan (PPh) badan dari 22% menjadi 20% untuk memenuhi persyaratan perpajakan dengan tujuan menaikkan tarif pajak menjadi 18% terhadap PDB.
“Kami perkirakan bisa menurunkan pendapatan perseroan,” kata Dradjad, dikutip Channel News Asia, Senin (14/10/2024).
Pemerintahan Prabowo juga sedang mengkaji kemungkinan kenaikan **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)** dari 11% menjadi 12% pada tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemungutan Suara Kebijakan Fiskal (HPP). Promosi ini rencananya akan dimulai mulai 1 Januari 2025.
Prabowo pun berjanji akan mengejar penerimaan negara dari para penghindar pajak yang perkiraan penerimaannya mencapai Rp 300 triliun. Langkah ini diambil untuk menutupi selisih belanja negara yang direncanakan mencapai Rp325, sedangkan APBN tahun 2025 kehilangan belanja sebesar Rp3.600 triliun. 2. Pembangunan ekonomi
Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% pada masa pemerintahannya. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini menjadi modal untuk mencapai tujuan tersebut.
Prabowo menambahkan, capaian pemerintahan Jokowi patut dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama melalui swasembada pangan dan energi.
Namun untuk mencapai pertumbuhan bisnis sebesar 8% bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kerja sama dari seluruh otoritas publik, perusahaan, dan masyarakat lokal. Pemerintahan Prabowo harus menarik investasi senilai Rp1.900-2.000 triliun, angka yang lebih tinggi dari target tahun 2024 sebesar Rp1.650 triliun. 3. Penjualan produk
Prabowo juga berencana menghapuskan pajak bumi dan bangunan yang saat ini sebesar 16%, termasuk PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi sektor properti, karena masyarakat tertarik membeli rumah tanpa harus membayar uang muka.
Pertemuan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan digelar hari ini di Gedung DPR MPR RI, Jakarta. Usai Pilpres 2024, isi papan tersebut akan diumumkan oleh Prabowo Subianto pada Minggu malam (20/10/2024).
Hal itu diungkapkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco. “Malam ini Insya Allah nanti malam. Kita belum tahu waktunya, tapi akan diumumkan pada Pilpres Istana,” ujarnya di Senayan. Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sementara itu, kata Dasco, aksi pemaparan pimpinan baru akan dilakukan pada Senin (21/10/2024) pagi, dan dilanjutkan dengan aksi pimpinan partai Prabowo-Gibran pada sore harinya.
“Kalau tidak ada gangguan, besok pagi buka presiden dan sorenya buka presiden,” jelasnya.
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengumpulkan pengurus dan memberikan arahan kepada pemimpin masa depan. Rapat digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Anggota kelompok menerima saran yang spesifik dan penuh semangat mengenai berbagai topik terkini, mulai dari geopolitik hingga bisnis.
Salah satu anggota kabinet Prabowo yang masuk yakni Amran Sulaiman yang saat ini menjabat Menteri Pertanian di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Prabowo menyampaikan gagasan besarnya kepada negara dan masyarakat Indonesia.
“Ini luar biasa, sudah kami tunjukkan dalam pembekalan ini tentang geopolitik, perekonomian, pertumbuhan ekonomi, PDB, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting, kami perintahkan Pak Prabowo untuk membangun tim yang kuat untuk menjalankan ide-ide besarnya, untuk mengikuti gagasannya. gagasan “Ini sangat penting dan luar biasa beliau melihatnya dengan baik,” kata Amran dalam sambutannya, Kamis (17/10/2024).
“Kami yakin, semoga mimpi kita bersama ide-ide besar serta visi misi beliau (Prabowo) bisa tercapai,” imbuhnya.
Menjelang peralihan pemerintahan baru pada tanggal 20 Oktober, Presiden baru terpilih Prabowo Subianto telah mulai menyusun kabinetnya dan menunjuk beberapa tokoh penting untuk memimpin partai tersebut. Rezim baru ini memberikan peluang penting untuk menjembatani kesenjangan antara layanan keuangan dasar dan yang kurang terlayani di Indonesia.
Prabowo mengundang banyak pengusaha nasional antara lain Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN; Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Golkar; dengan perdana menteri Indonesia yang maju saat ini seperti Agus Gumiwang, Erick Thohir dan Sri Mulyani untuk membahas peran penting mereka sebagai calon politikus yang ditunjuk oleh Prabowo.
Pertemuan ini menandai awal dari kelanjutan dan pembentukan kabinet baru untuk memperbaiki dan memajukan lanskap perekonomian Indonesia.
Dalam konteks ini, Piter Abdullah Rejalam, ekonom senior dan direktur Segara Research Institute, menekankan perlunya mendesak bagi pemerintahan baru untuk memprioritaskan akuntansi.
“Akses terhadap layanan keuangan masih menjadi masalah besar bagi banyak masyarakat Indonesia, terutama mereka yang berada di pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kabinet baru harus mengikuti aturan yang memfasilitasi akses terhadap keuangan bagi masyarakat yang kurang terlayani dengan layanan keuangan dasar di Indonesia,” kata Piter yang juga menjabat di Dewan Pengawas Bank Indonesia (BSBI), seperti diceritakan pada hari Selasa (15/10/2024).