Pemerintah Siapkan 10 Lokasi Transmigrasi di Papua, Ini Daftarnya
thedesignweb.co.id, Menteri Perhubungan Jakarta Muhammad Iftitah Suleiman menyiapkan 10 tempat untuk transportasi Papua. Daerah-daerah ini akan direhabilitasi seiring berjalannya waktu untuk menampung dan mengolah imigran.
Meski demikian, Iftitah mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan warganya dari Pulau Jawa dan pemukiman lain di Papua melalui program pemukiman kembali.
Saya juga menghimbau kepada pihak-pihak yang berupaya memperburuk keadaan dengan mengatakan bahwa tidak tepat jika pindah dari luar Papua ke Papua, kata Iftitah di kantor Kementerian Koordinator Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Daerah di Jakarta. Diposting pada Kamis (7/11/2024).
Oleh karena itu, tidak ada WNI yang datang dari luar Papua melalui proses migrasi Papua, ujarnya. Libatkan warga setempat
Pemerintah kemudian akan fokus pada migrasi lokal Papua jika diperlukan. Artinya, proses transisi ini hanya akan melibatkan warga lokal atau penduduk jangka panjang di Papua.
Untuk itu, pemerintah telah menetapkan 10 hub transportasi di Papua. Kebanyakan dari 4 itu akan diprioritaskan untuk pembaharuan terlebih dahulu.
Prioritas pertama restorasi. Saat ini sarana transportasi di Papua ada 10, 4 di antaranya masuk RPJMN. Empat orang ini akan kita restorasi dulu.
10 wilayah yang akan direlokasi tersebut antara lain Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Teluk Wondama 2, Kabupaten Fakfak 2, dan Kabupaten Merauke 2.
Lebih lanjut, Iftitah mengatakan, fokus pembenahan wilayah migrasi tidak hanya pada infrastruktur, namun juga peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Makanya ke depan kami akan berusaha membantu dari segi pendidikan dan kesehatan juga. Jadi ada tiga hal yang membekali penumpang, pertama pendidikan, kedua karakter, dan ketiga skill. .
Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Ududhoyono (AHY) mengunjungi Kementerian Perhubungan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Selasa (22/10/2024).
Dalam acara itu, kata dia, ia bertemu dengan orang-orang yang kelak akan bekerja sama dengannya.
Sebab, menurutnya, kepemimpinan yang baik didasarkan pada hubungan yang harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin, serta kerja sama dan kolaborasi yang dapat tercipta melalui pertemuan yang sering dilakukan.
“Saya ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah, di mana kita bekerja sama dengan lima kementerian teknis, termasuk Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, penting bagi saya untuk segera menuju ke arah itu.” kata AHY kepada wartawan di kawasan, Selasa (22/10/2024).
Dalam konteks ini, AHY ingin mendengar penjelasan para Menteri dan Wakil Menteri mengenai kondisi awal, mengingat pentingnya pemahaman tugas pokok di awal masa pemerintahan.
Hal ini sejalan dengan tujuan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan Indonesia tanpa tertinggal dan menjamin pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
“Pada minggu-minggu pertama setelah pelantikan, kita harus mengkaji tugas-tugas pokok. Ya, ini sejalan dengan keinginan dan kerja Presiden Prabowo Subianto yang ingin Indonesia semakin berkembang dan tidak meninggalkan siapa pun. Pembangunan ekonomi harus berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.