Pencantuman Gelar PNS Dipermudah, Jadi Syarat Naik Jabatan?
Lioptan6.com, jaket Badan Tenaga Kerja Negara (BKN) menetapkan ketentuan baru tentang dimasukkannya judul ke mekanisme sipil negara (ASN) atau pejabat yang telah memenangkan pendidikan lanjutan.
BKN Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan instruksi untuk mengintegrasikan gelar ini untuk memfasilitasi pejabat yang sudah memiliki sertifikat, antara pelatihan akademik atau pelatihan kejuruan.
“Inklusi yang mudah untuk ASN dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efisiensi layanan manajemen ASN, terutama dalam aspek meningkatkan karier dan kemampuan karier ASN,” kata Zodan dalam pernyataan tertulis Rabu (12 Maret 2015).
Ketentuan terakhir ini diserahkan kepada semua pejabat PPK atau agensi PPK, melalui BKN Head # 3 tahun 2025 pada penjelasan terkait dengan layanan inklusi ASN pada 7 Maret 2025.
Melalui pengajaran baru ini, ASNS yang sudah memiliki sertifikat yang berasal dari pendidikan akademik atau pendidikan profesional dapat menyerahkan gelar akademik atau judul profesional ke kantor regional BKN atau BKN, menurut semua bidang kerja.
Mengirim judul ditawarkan dengan PPK untuk PPK atau lembaga kepemimpinan resmi.
Zodan juga menekankan bahwa tingkat pendidikan harus menjadi sertifikat dan serangan formal sesuai dengan hukum dan peraturan.
Pemilik sertifikat bertanggung jawab atas manajer, warga sipil, dan penjahat mengenai ijazah sekolah menengahnya. Proposal untuk menentukan gelar ini sendiri diselesaikan dengan menggunakan sistem berbagi siasn.
“Jadi semua karyawan ASN dapat mentransfer agen pembelian yang dimiliki oleh Siasn ke BKN,” kata Zodan.
Instruksi baru untuk memasukkan judul ini masih merujuk pada pengembalian BKN 15/2024 sehubungan dengan penjelasan teknis untuk judul gelar dan meningkatkan pendidikan.
Selain itu, aturan terkait lainnya, seperti UU 20/2023, peraturan BKN 33/2011 tentang promosi untuk pejabat yang menerima sertifikat bertahap/sertifikat, peraturan Menristetdiki 53/2023, yang berkaitan dengan jaminan untuk pendidikan tinggi dan CEO pendidikan tinggi dan menemukan teknologi 02/202.
Sebelumnya, Zeod juga meninggalkan pelantikan baru manajer regional untuk memoles ASN atau pejabat di bidang pekerjaannya untuk menjadi lebih profesional.
Zeodan mengundang agensi elastis atau agensi PPK di daerah tersebut, dapat meningkatkan ASN dan mendorong para pejabat pada pemberhentian karier tertinggi dengan menciptakan budaya kerja profesional.
“BKN mengundang manajer regional untuk membangun manajemen bakat untuk membuat ASNS berkualitas sesuai dengan wilayah mereka dan menerapkan sistem berbasis hak berdasarkan objektivitas SDM dan kompetensi,” katanya beberapa waktu yang lalu.
Dalam hal efisiensi anggaran, Presiden Presiden Ferrovo Subianto mengajukan melalui Instruksi Presiden (INPRE) nomor 1 tahun 2025, Theodine memerintahkan masing -masing ASN atau PN untuk bekerja secara digital.
Dia memberikan contoh BKN yang memiliki hutang dan peran untuk menangani 4,7 juta ASN, di mana BKN melakukan layanannya melalui sistem digital. Karena itu, katanya, BKNS harus bergerak secara digital.
Selain itu, fasilitas infrastruktur layanan BKN -BKN diproduksi berdasarkan sistem digital. Seperti halnya sistem informasi sipil negara (SIASN), untuk mengelola penentuan CPN/PPPK, pertimbangan teknis (PEG) mengeluarkan semua kebutuhan karir di ASN, kampanye, biro, untuk pensiun.
“Semuanya disajikan berdasarkan sistem penggunaan. Badan -badan ASNS lainnya tidak boleh mencapai kantor BKN secara langsung,” kata Zodan.