Potensi Melimpah, Pemanfaatan EBT di Indonesia Baru 0,3%
thedesignweb.co.id, Sekretaris Jenderal EBTKE Sahid Djunaedi Jakarta, mengatakan Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan yang sangat besar. Namun, pemanfaatannya saat ini hanya sekitar 0,3% dari total potensi EBT yang tersedia, meskipun negara ini menargetkan emisi nol bersih pada tahun 2060.
Hal ini disampaikan Sahid Djunaedi sebagai respon terhadap peluncuran Buku Fikih yang Berkeadilan Energi di Jakarta, bekerja sama dengan Greenfaith dan MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact).
“Kami mengapresiasi upaya Muhammadiyah dalam mendukung transisi energi. Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, dukungan Muhammadiyah terhadap program pemerintah sangat penting, dan dengan adanya buku Fiqh ini, kami optimis umat Islam dapat mendukung transisi energi secara lebih masif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tujuan tahun 2060 adalah mencapai net zero emisi,” ujarnya, dikutip Selasa (1/10/2024).
Sahid melanjutkan menjelaskan, pemerintah kini sedang menyusun RUU energi baru dan terbarukan. RUU ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat untuk pemerataan frekuensi terkait transisi energi dan menjadi payung hukum bagi kebijakan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Sebelumnya, Majelis Lingkungan Hidup (MLH), pimpinan utama Muhammadiyah meluncurkan buku Fikih Energi Peradilan. Peluncuran buku ini merupakan respon penting terhadap berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan energi, menekankan perlunya paradigma baru untuk menciptakan kelestarian lingkungan melalui program transisi energi bersih.
Yurisprudensi transisi energi merupakan langkah nyata dari Muslim Minute for a Sustainable Indonesia yang diluncurkan pada tahun 2021, dimana berbagai organisasi Islam dan pemerhati isu iklim yang tergabung dalam MOSAIC berkomitmen untuk berkolaborasi dalam beberapa inisiatif solusi Iklim. Buku tersebut menekankan bahwa penggunaan energi harus melalui pendekatan ekonomi murni, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, konservasi sumber daya, serta keadilan sosial dan ekonomi.
“MLH dengan dukungan Majelis Tarjih telah merumuskan sebuah buku yang diharapkan dapat menjadi trigger untuk melakukan terobosan energi terbarukan. Masa depan adalah pekerjaan kita hari ini,” kata Ketua MLH PP Muhammadiyah M.
Fikih peralihan energi saja merupakan lanjutan dari fiqih-fikih yang diterbitkan sebelumnya oleh Muhammadiyah, antara lain fikih air, fikih agraria, dan kebencanaan. Keadilan menjadi salah satu pesan utama yurisprudensi karena transisi energi bukan sekedar perubahan dari satu energi ke energi lainnya, tanpa ada aspek keadilan.
“Sampai saat ini banyak upaya transisi energi yang masih jauh dari aspek adil, misalnya bagaimana masyarakat lokal tidak mendapatkan akses terhadap energinya sendiri,” jelas Niki Alma Febriana Fouzi, salah satu penulis Dewan Tajih.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahil Lahadalia mengungkapkan, dirinya diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi pengelolaan sektor ESDM.
Meski baru dilantik pada Agustus 2024, Bahlil mengatakan hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penataan ke arah yang lebih baik.
“Tuntutan Presiden Jokowi bukan sekedar belajar, di ESDM kita harus tancap gas. Karena saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemimpin sebelumnya, Pak Arifin, yang sudah bagus, akan terus dilanjutkan. Kalau tidak, kami akan melakukan perbaikan,” kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (29/9/2024).
Salah satu upaya yang dilakukan, kata Bahlil, adalah memperbanyak jumlah lift minyak. Mengingat konsumsi minyak 1,5-1,6 juta barel per hari.
Saat ini produksi minyak nasional hanya 600 ribu barel per hari. Hal ini menyebabkan impor minyak meningkat dan menurunkan devisa negara.
Untuk mengatasi permasalahan pengangkatan minyak, dia menjelaskan, upaya dilakukan dengan mengaktifkan kembali sumur-sumur kosong untuk meningkatkan produksi minyak. Kemudian melakukan intervensi terhadap sumur-sumur yang ada melalui penerapan teknologi sehingga terjadi peningkatan produksi. Seperti yang dilakukan Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan menggunakan teknologi EOR.
Tak hanya itu, struktur percepatan perizinan juga menjadi salah satu fokusnya. Bahlil mengatakan, diperlukan 300 izin untuk izin eksplorasi migas.
“Bayangkan kalau sehari (mengurus) satu izin, 1 tahun sebelum mengurus izinnya. Kalau satu izin bisa selesai dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya untuk (mengurus) izinnya. Jadi bayangkan inefisiensi kita di hulu. dan bisnis gas,” katanya. .
Bahlil menjelaskan, pelayanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun masih belum maksimal karena masih perlunya penyederhanaan perizinan. Oleh karena itu, jalur tersebut akan diikat secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.
Hal lain yang patut dicoba, lanjutnya, adalah bagaimana mendorong penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW atau 8.100 MW, atau secara persentase masih sekitar 8 persen dari target.
“Tahun depan (bauran EBT) kita harusnya 23 persen. Peluangnya masih sekitar 8,1 GW. Itu setara sekitar 8 persen dari kekurangan kita,” kata Bahlil.