Prabowo Diminta Bentuk Badan Logistik Nasional, Ada Potensi Ekonomi Rp 400 Triliun
thedesignweb.co.id, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah diminta membentuk Biro Logistik Nasional (BLN) semasa menjabat. Pasalnya, ada peluang menimbulkan dampak ekonomi hingga Rp400 triliun.
Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Johan meyakini BLN merupakan solusi permasalahan logistik nasional.
“Langkah-langkah besar diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi sektor logistik kita. Salah satunya bisa terjawab dengan keberadaan Grup Logistik Nasional (BLN),” kata Akbar pada acara Konferensi BNI Daily Investor 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Ini bukan lelucon. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan peluang pemerataan ekonomi dari sektor logistik mencapai Rp 400 triliun dan memberikan kontribusi bagi negara.
Melihat angka tersebut, BLN diyakini mampu menarik investasi dari dalam dan luar negeri. Pada akhirnya, hal ini berkontribusi pada peningkatan efisiensi departemen logistik.
Akbar mengatakan BLN bisa menyediakan bahan bakar baru untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur yang stagnan dan mencegah deindustrialisasi.
“Inisiatif strategis ini untuk melahirkan organisasi atau lembaga baru tersebut. Beliau akan menjadi pimpinan utama untuk membentuk orkestra 16 kementerian dan lembaga karena logistiknya dari atas hingga sungai,” ujarnya.
Menurutnya, BLN dapat membangun ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Hal ini memberikan dampak besar dalam mengurai kekacauan di sektor logistik nasional yang tampaknya otonom.
“Ini saat yang tepat bagi Indonesia untuk memiliki badan logistik nasional yang mandiri. Ini akan menciptakan konsistensi dan integrasi aturan antar kementerian,” lanjut Akbar.
Akbar memperingatkan kita soal persoalan manajemen pada pertengahan tahun lalu. Hal ini berdampak pada 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak. Menurut dia, situasi ini berdampak buruk pada sektor logistik Indonesia. dan mengganggu rantai pasokan negara.
“Masalah seperti ini pasti akan terulang kembali. Kalau tidak ada organisasi khusus yang mengontrol dan bertanggung jawab menangani permasalahan tersebut,” ujarnya.
Akan ada lembaga khusus yang mempunyai kewenangan penuh untuk mengintegrasikan regulasi dari berbagai kementerian melalui BLN. Ini akan menjadi langkah penting bagi sektor logistik tanah air.
“Pelaku logistik pasti mendukung hal ini. Sebab, operasional bisnis akan menjadi lebih efisien dan berdampak pada perekonomian kita secara keseluruhan,” pungkas Akbar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, dalam 10 tahun pembangunan, dimulai dari pinggiran kota dan daerah paling terpencil, biaya logistik mengalami penurunan sebesar 14 persen.
“Selama 10 tahun, kami telah membangun fondasi dan peradaban baru. dengan pembangunan yang terfokus pada Indonesia sebagai pusat Membangun dari pinggiran kota, berkreasi dari dalam kota, dan berkreasi dari luar. Dengan pembangunan ini kita berhasil menurunkan biaya logistik dari 24 persen tahun lalu menjadi 14 persen persen pada tahun 2023,” kata Jokowi dalam pidatonya di konferensi tahunan MPR pada Jumat (16/8/2024).
Sejauh ini, Jokowi menyebut telah membangun 366.000 kilometer jalan kota, 1,9 juta meter jembatan kota, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta jaringan irigasi baru.
Dengan perkembangan tersebut, Jokowi menyebut mampu meningkatkan daya saingnya dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 pada tahun 2024.
“Persatuan bisa kita perkuat karena aksesnya lebih adil dan merata,” ujarnya.