Prabowo Hapus Utang UMKM hingga Petani, DPR Siap Kawal
thedesignweb.co.id, Jakarta – Chusnunia Chalim, Ketua Komisi VII Fraksi PKB mengatakan kecilnya, Hal ini merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menghilangkan kredit macet pada usaha kecil dan menengah (UMKM).
Prabowo adalah pertanian, Perkebunan pembiakan industri air Kecil di sektor maritim dan UMKM lainnya; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tentang Penghapusan Kredit Macet Bagi Usaha Kecil Menengah (UMKM) resmi ditandatangani pada tahun 2024. Gastroenterologi. dan industri kreatif.
Chusnunia Chalim, Ketua Komisi VII Fraksi PKB, menilai kebijakan Presiden Prabowo merupakan upaya mendukung UMKM yang terdampak permasalahan perekonomian sementara daya beli masyarakat lemah.
“Kebijakan ini akan memberikan keringanan kepada petani, nelayan, dan seluruh UMKM yang terbebani utang. Selain itu, daya beli masyarakat menurun dalam beberapa bulan terakhir,” kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Chusnunia bersedia memantau aturan baru tersebut untuk memastikan hanya UMKM yang benar-benar berhak menerima bantuan pembayaran piutangnya.
“Ini perlu kita monitor untuk memastikan siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai tujuan itu tercapai,” tegasnya.
Chusnunia berharap melalui kebijakan ini, UMKM mendapat motivasi baru untuk terus berjuang dan melepaskan diri dari segala beban yang membalutnya. Ia juga mengatakan, UMKM menjadi garda terdepan perekonomian Indonesia.
Upaya mendongkrak perekonomian negara dengan cara ini membantu UMKM terus berkembang.
Dikatakannya, karena UMKM adalah ujung tombak perekonomian kita, maka kita perlu fokus pada mereka agar terus berkembang.
Koresponden: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com
Dulu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pengusaha UMKM di bank pemerintah Dia meluncurkan kebijakan yang berani di awal pemerintahannya untuk menghapus utang para petani dan nelayan. Kebijakan ini diambil untuk memperkuat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM dan usaha besar.
Nelayan Kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui sekitar 6 juta petani dan UMKM tidak bisa mendapatkan pinjaman bank. Pasalnya, bank tetap mempunyai hak menagih meski utangnya sudah lunas. Karena itu, Data 6 juta orang di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai bermasalah.
Nyatanya, Prabowo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. PP ini kecil, Usaha Kecil Menengah (UMKM); Menghilangkan kredit macet petani dan nelayan.
Prabowo mengatakan, keputusan ini diambil setelah mendengarkan saran dan keinginan banyak kelompok petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
Ia berharap pembatalan neraca ini dapat membantu para nelayan dan UMKM untuk kembali beraktivitas.
Mantan Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang keringanan utang UMKM dan petani. Hal itu mendapat sambutan positif dari dua menteri Kabinet Merah Putih (KMP).
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan fase ini sebagian diperuntukkan bagi pelaku UMKM.
“Nah, PP pembatalan ini bagus sekali. Ini menunjukkan kesungguhan Presiden terhadap UMKM, khususnya industri pertanian dan perairan,” kata Zulkifli saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Rabu (6/a). 11/2024).
Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menyambut baik keputusan tersebut. Sebagai wakil petani, ia menegaskan fokus Prabowo di bidang pertanian sangat penting.
“Kemarin kita putuskan untuk menghapus utang petani dan nelayan. Ini luar biasa. Ini kebahagiaan bagi petani di seluruh Indonesia,” kata Menteri Pertanian Amran.
Menurut dia, skema keringanan utang untuk UMKM dan petani akan dikelola oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nantinya akan dinegosiasikan dengan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) atau Bank-Bank Negara.
Nantinya Menteri Keuangan yang bertanggung jawab mengatur perbankan nasional, ujarnya.
Menteri Pertanian Amran berharap petani ke depan bisa lebih produktif dengan menghilangkan utang. “Ya, Saudara-saudaraku yang terlilit hutang, saya mohon dukungannya dari atas agar tidak lagi berhutang dan dapat bekerja dengan baik,” tutupnya.
Mantan Presiden Prabowo Subianto bertubuh kecil, Usaha Kecil Menengah (UMKM); Hutang macet para petani dan nelayan resmi dihapuskan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Prabowo pada Selasa (11/5/2024).
“Hari ini, 5 November, Selasa, pertanian, Perkebunan pembiakan pembiakan pertanian pembiakan pertanian pembiakan Perikanan dan kelautan serta usaha UMKM lainnya,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. (05/11/2024).
Ia mengatakan, keputusan ini diambil setelah mendengarkan saran dan keinginan banyak kelompok petani dan nelayan, khususnya dari seluruh Indonesia. Prabowo berharap bisa membersihkan rekening yang bisa membantu nelayan dan UMKM melanjutkan usaha mereka.
“Petani yang bekerja pada sektor pertanian di bawah pemerintahan, Kami berharap pemerintah membantu UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting agar usahanya lebih produktif bagi bangsa dan negara,” ujarnya. pepatah
Prabowo mengatakan kementerian dan organisasi terkait akan menangani masalah dan kebutuhan teknis yang diperlukan. Petani Ia ingin para nelayan bahkan UMKM termotivasi dan bisa bekerja dengan tenang.
“Kami berdoa dengan tulus agar seluruh petani, nelayan, dan UMKM Indonesia di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan damai, semangat, dan percaya diri, sehingga masyarakat Indonesia semakin menghormati para produsen pangan yang begitu penting bagi bangsa dan negara,” kata Prabowo.