Prabowo Panggil Jajaran Menteri, Upayakan Buruh PHK Sritex Bisa Kerja Lagi
Beberapa menteri Kabinet Merah dan Putih dari Istana Jakarta di LIPUTAN6.COM, Jakarta Prabowo Subianno, membahas nasib karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) Pt Sritex (PHK).
Dia mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menarik diri dari mantan karyawan perusahaan.
Tempat ini adalah Sekretaris Negara (Menaesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Sumber Daya Manusia, Menteri Yassierl, Pt Sadikin, Kurator Pt Sadikin, dan Menteri Erick Thohir.
Menteri Luar Negeri Prasetyo mengatakan dalam Jakarta (3/3/3/2025): “Hari itu kami mengumpulkan Presiden, Menteri Perusahaan milik negara, yang saat itu Menteri Sumber Daya Manusia, Kurator Koordinator Uni dan Teman-teman Teman untuk menemukan jalan keluar dari PT Sritex.”
Dia melanjutkan: “Menurut arahan presiden, Mr. Presiden sangat khawatir tentang bagaimana pemerintah dapat menemukan jalan keluar, terutama karena masalah staf PT Sritex.”
Presetto mengatakan Prabowo segera meminta menteri untuk menyelesaikan masalah Befell Sritex, terutama sejak keputusan Oktober 2024.
“Presiden berulang kali memberi kami gambaran untuk menemukan jalan keluar sehingga teman -teman yang dapat mempertimbangkan karyawan Srite dapat menemukan solusi untuk masalah PT Sritex,” jelasnya.
Hasil diskusi dengan kurator Srite diharapkan menjadi 8.400 karyawan yang dipengaruhi oleh PHK dan tidak akan lagi bekerja pada 1 Maret 2025 dan akan kembali ke pekerjaan mereka.
“Tentu saja, harapan pemerintah kami adalah untuk semua karyawan, sekitar empat perusahaan, lebih banyak karyawan untuk mendapatkan semuanya kembali ke rencana baru. Tetapi kami ingin terkait dengan wilayah tersebut.” Transparansi
Industri kejutan massal massal (PHKK) Indonesia, PT Sri Rejek Isman TBK (SRITEX), Yamaha Musik dan Sanken adalah perusahaan terbaru yang mengurangi sejumlah besar tenaga kerja.
Presiden semua asosiasi serikat pekerja Indonesia (Wishes) menekankan bahwa Mirah Sumira tiba -tiba tidak mengalami redundansi besar -besaran ini, tetapi menyebabkan kebijakan kumulatif dan kondisi ekonomi yang merugikan karyawan karena akumulasi kebijakan dan kondisi ekonomi.
Mirah menjelaskan bahwa sejak hit 2020 Pandemi Covid-19, proses redundansi besar-besaran terus berlanjut. Pada saat itu, banyak perusahaan dipaksa untuk menghentikan kegiatan mereka karena berkurangnya persyaratan mobilitas dan pembatasan masyarakat. Undang -Undang Komprehensif (CIPTA CIPTA) diadopsi pada tahun yang sama, yang memperburuk situasinya.
“Undang -undang memudahkan untuk membayangkan PHK bagi karyawan tanpa melalui proses perusahaan pengadilan. Karena kerugiannya, PHK dapat disebabkan pada sore hari. Pekerja yang dapat mempersiapkan diri untuk bekerja di sore hari dapat fokus pada pekerjaan malam hari, yang luar biasa,” kata Mirah Liptan.com. “
Mirah menambahkan bahwa meskipun pandemi mulai memudar pada tahun 2023, ekonomi saat ini berdampak. Saat permintaan dasar dan kebijakan pembayaran naik, ini karena inflasi yang tidak mencukupi, daya beli orang semakin lemah.
Selain itu, Mirah juga menekankan kebijakan impor, yang dianggap berbahaya bagi industri tekstil domestik, termasuk Sritex. Dia mengkritik Menteri Peraturan Perdagangan (Permendag) No. 824, yang secara bebas membuka keran impor sehingga produk lokal tidak dapat bersaing dengan barang impor murah.
“Mencoba membayangkan Batik, kami hanya memiliki 15.000 buah di pusat perbelanjaan di kota besar Jakarta, dan kami akan menemukan grosir,” katanya.
Mirah mendesak pemerintah untuk segera membatalkan kebijakan untuk melindungi industri domestik dan mencegah PHK lebih lanjut.
Mirah mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret untuk menghindari PHK lebih lanjut dan melindungi industri domestik. Kebijakan yang perlu segera dibatalkan adalah Menteri Peraturan Perdagangan (Permendag) No. 8, yang diyakini merugikan industri lokal dengan membanjiri barang impor murah.
Selain itu, pemerintah harus meninjau pekerjaan Undang -Undang Kerja, yang melibatkan serikat pekerja yang mengembangkan kebijakan kerja yang lebih adil. Dia juga menekankan bahwa harga permintaan harus dikurangi segera untuk mengurangi beban masyarakat.
“Gaji kemarin naik 6,5% tetapi sama dengan berbohong karena harganya tinggi, jadi jika dilakukan, lebih rendah dari itu, dan sekarang mempromosikan beban pada orang.”