Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028
LIPUTON 6.com, Presiden Jakarta Prabo Subieno dapat menerima kantor di ibukota Kepulauan (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain RI1, ada peralatan sipil negara (ASN) di pemerintah pusat.
Ini terungkap ketika Menteri Urusan Publik (PU), Dodi Hanggodo, dibuka di Jakarta, Jumat (1/12/2024).
“Tujuannya adalah bahwa Pakistan Praboovo memiliki kantor pada 17 Agustus 228. Kemudian setelah 17 Agustus 2029, cabang eksekutif, Majelis, juga merupakan pendukung ASN,” kata Dodi.
Tidak hanya pemerintah, tetapi juga sistem peradilan MPR/DPR, IKN. Itu akan bergerak sesegera mungkin. “Infrastruktur segera sehingga eksekutif, sistem peradilan, majelis dapat segera didasarkan pada ibukota pulau -pulau,” kata Dodi. Proyek waktu -garis
Sebelumnya, kepala Otoritas Archipago (OIK) Basuki Hadimulono, Kepala Badan Daya, Prabo Daily menetapkan dua tenggat waktu untuk IKN.
“Lalu, menurut perintah Presiden Pakistan Praboovo, ada dua, 225 dan 228 garis waktu. Sri Bass mengatakan.
Mantan Menteri Urusan Publik dan Perumahan Publik (PUPR) ditujukan untuk ekosistem IKN dapat diselesaikan pada bulan Desember 2024 untuk kegiatan pemerintah pusat. Mulailah dari kantor ke restoran dan situs hiburan.
Dia berkata, “Jika apa yang benar -benar ingin dia lakukan, maka ekosistem pada 225 akan selesai dari Desember, sementara 47 menara akan selesai, semua orang siap,” katanya.
Basuki mengatakan: “Menurut Kementerian Koordinasi Cayenko, ekosistem perkotaan terbuka lebar, selain pencapaian saat ini, sudah ada banyak restoran,” kata Basuki.
Namun, Basuki masih menunggu keputusan resmi dari reformasi administrasi dan birokrasi telah meningkatkan Menteri (Mainpan RB) yang terkait dengan jadwal yang tepat ketika ASN dapat mulai pindah ke IKN tahun depan.
Dia berkata, “Lambat. Nick. Saya harus melaporkan semua yang saya siap atau kantor. Semuanya siap, tetapi tidak ada Ichalon I, setiap Ichlon II, ada karyawan dengan tempat tinggal,” katanya.
Pada fase kedua 228, pengembangan pengadilan IKN dan legislatif akan fokus pada pengembangan lingkungan. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), DPR dan MPR.
BASUKI berkata: “Saya meminta instruksi mereka (kepala PPN/kepala/kepala) untuk menyelesaikan sistem peradilan, ekosistem Majelis sampai 1928, di mana saya ditempatkan atas perintah Presiden, yang harus diselesaikan.”