Ramadhan 1446 H, Kemenag Ajak Umat Muslim Introspeksi Diri
thedesignweb.co.id, Jakarta – Agama Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia.
Dinistics Coral Dinists yang ditingkatkan dari Ramadhan meningkatkan wadah antara Muslim dalam kelompok agama DKI.
Pengamatan Hilal, termasuk arloji di Indonesia, dari Indonesia di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia. Pengamatan ini akan menjadi dasar uji coba IBallta untuk menentukan awal Ibernadan.
Selain itu, kementerian agama menekankan pemeliharaan persatuan antara kelompok -kelompok agama di musim panas. Ini disebutkan dalam kondisi pembukaan, seperti perbedaan antara pemerintah dan Mohammed.
Muslim mengundang keuntungan Ramadhan ke kepala kantor kantor lokal Adbut di Adbut.
“Buatlah Ramadhan siap untuk bangunan swadaya. Terutama di puncaknya,” kata Adib.
Keyakinan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas iman dan agama. Penting untuk menciptakan berkat yang damai di Ramadhan.
Adib adalah pentingnya menghormati perbedaan model dalam menentukan awal Ramadhan. Kesabaran dan rasa saling menghormati diyakini mempertahankan kesatuan rakyat.
Pentingnya menjaga persatuan dalam komunitas agama ditekankan dalam bulan Ramadhan. Ini adalah keprihatinan penting untuk perbedaan potensial dalam keputusan awal Ramadhan.
Dalam memutuskan awal Ramodan, Kementerian Agama saling menghormati dan saling menghormati. Daya tahan;
1446 H1646 H1646 H1646 Highl Monitor (Rukiauts) untuk menentukan 1446 poin di H1646 H1646 H1646. Pilih situs pemantauan untuk menunjukkan keakuratan pemantauan.
Di Jakarta di Jakarta Kementerian Jakarta, Kementerian Jakarta, Masjid Bald Kakarta, Kakarta Bald Mumke, Pulau Karna, Pulau Kary, Pulau Karry, Pulau Karry, Pulau Kary, Pulau Kary, Pulau Burale, Pulau Kary, Pulau Kary, Karnaw Karnaw.
Proyek pemantauan Hillal dengan pihak -pihak yang terlibat dalam pihak -pihak yang terlibat dalam berbagai pihak, termasuk perwakilan dari berbagai pihak dan berbagai pihak dari berbagai pihak. Akibatnya, hasil Pengadilan IBET akan membahas hasil pemerintah untuk memutuskan keputusan resmi.