DESIGN WEB Rencana Prabowo Subianto Prioritaskan Program Cek Kesehatan Gratis Mulai 2025, Sudah Ngobrol dengan Kemenkes?
thedesignweb.co.id, JAKARTA – Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut akan memprioritaskan penerapan program pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun 2025.
Jadi pertanyaannya, apakah ada komunikasi atau koordinasi antara Prabowo dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI)?
Terkait hal tersebut, Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), mengatakan belum ada koordinasi mengenai hal tersebut.
“Kalau tidak, kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai perencanaan dan penganggaran saat itu,” kata Nadia kepada Health thedesignweb.co.id melalui pesan tertulis, Senin (30 September 2024).
Nadia yakin jika rencana ini terealisasi, masyarakat akan lebih cepat mengetahui status kesehatannya.
“Melalui program skrining ini, masyarakat akan lebih cepat mengetahui status kesehatannya, terutama pencegahan penyakit sejak dini,” ujarnya.
Selain itu, Nadia juga menyampaikan Kementerian Kesehatan memberikan layanan pemeriksaan gratis untuk 14 jenis penyakit yang dilakukan skrining rutin.
“Ada yang selesai dengan BPJS dan ya, ada 14 penyakit yang perlu skrining rutin,” ujarnya.
Ada 14 penyakit yang dijamin skriningnya oleh Kementerian Kesehatan: diabetes, hipertensi, infark serebral, kanker serviks, kanker payudara, tuberkulosis (TBC/TB), anemia, kanker paru-paru, kanker usus besar, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), talasemia. , Hipotiroidisme kongenital, hepatitis.
Pemerintahan Prabowo Subianto diketahui bakal mencanangkan proyek pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Indonesia.
Rencana tersebut rencananya akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2029, dengan tujuan keseluruhan memberikan manfaat bagi 220 juta masyarakat Indonesia.
“Pemerintah tengah menyusun program pemeriksaan kesehatan gratis selanjutnya. Targetnya tahun depan bisa menjangkau 52 juta orang,” kata Juru Bicara Tim Olahraga Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, pada September 2024, saat ditemui di Gedung DPR, Rabu, 25 Maret 2024. Jakarta Pusat.
Hassan mengatakan, program pemeriksaan kesehatan di era pemerintahan Prabowo sejak awal menyasar masyarakat yang berusia di atas 50 tahun.
Mengingat prevalensi penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberkulosis merupakan yang tertinggi kedua di dunia, maka salah satu pengendalian kesehatan yang akan dilakukan adalah deteksi pasien TBC.
“Karena ada kekhawatiran, menurut kami ini persoalan yang serius, dan hal ini dilakukan agar aspek penyembuhan atau pengobatannya tidak terlalu membebani. Kalau (kasus) TBC kembali meningkat maka akan menjadi beban, “komunikasi presiden saat ini, kata pria yang merupakan direktur kantor itu.
Selain pemeriksaan TBC, pemeriksaan kesehatan gratis lainnya meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan penyakit katastropik (kondisi yang memerlukan pengobatan jangka panjang, seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal).
“Pemeriksaan kesehatannya menyeluruh, sehingga masyarakat akan diperiksa secara rutin, mungkin sekali atau dua kali setahun, untuk mengetahui tekanan darah, gula darah, asam urat, dan penyakit yang berpotensi menimbulkan bencana,” jelas Hassan.
Anggaran sebesar Rp 3,3 triliun telah disiapkan untuk implementasi skema tersebut. Namun Hassan mengaku belum mengetahui secara pasti berapa anggaran untuk BPJS Kesehatan atau lembaga lainnya.
“Saya tidak tahu apakah BPJS Kesehatan akan ikut pendanaan itu atau didanai melalui cara lain.”
Hassan mengatakan, program skrining gratis ini hadir sebagai upaya preventif untuk mendeteksi risiko penyakit di masa depan. Jika suatu penyakit terdeteksi sejak dini, biaya pengobatan akan lebih murah dibandingkan jika penyakit tersebut dinyatakan parah atau lanjut.
“Pemeriksaan kesehatan gratis merupakan upaya preventif dan promosi kesehatan yang bertujuan meringankan beban pengobatan atau pengobatan,” kata Hassan.
Program tersebut hadir untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, apalagi mengingat Indonesia akan menghadapi dividen demografi pada tahun 2045.
“Ini bagian dari sumber daya manusia yang baik. Selain pendidikan yang baik, kesehatan juga harus baik,” lanjutnya.
“Dividen demografi tidak ada gunanya kalau kesehatannya tidak baik,” ujarnya.