Sri Mulyani Curhat Super Sibuk Siapkan Anggaran Pemerintahan Prabowo-Gibran
Dalam Liputan6.com, Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sangat sibuk belakangan ini. Salah satunya karena permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan anggaran pemerintahan baru.
Ia mengatakan, tahun 2024 akan menjadi tahun yang berbeda. Penyebabnya adalah peralihan pemerintahan ke Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah formasi kabinet baru.
Membuka konferensi pers APBN edisi Desember 2024 di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Bapak. Mulyani berkata: “Teman-teman media pasti tahu bahwa kita akan terus menjadi sangat, sangat, sangat sibuk minggu-minggu ini. , Rabu (11/12/2024).
Dia mengatakan jadwal sibuknya meningkat setiap tahun menjelang akhir anggaran. Alasannya, perlunya mempertimbangkan kembali penggunaan APBN dan pelaporan pendapatan negara. Hasilnya akan menghasilkan data final penggunaan anggaran pada tahun tersebut.
“Tahun ini akan lebih sibuk karena akan ada pemerintahan baru yang akan dibentuk mulai Oktober 2024 dan juga akan terjadi pergantian kementerian pemerintahan dan perusahaan yang baru,” ujarnya.
Penambahan ini menambah kerja ekstra bagi Sri Mulyani dan jajarannya. Utamanya untuk mengakomodir kerja kementerian dan lembaga baru.
Oleh karena itu, kita juga harus mendukung para menteri dan kementerian/lembaga agar dapat segera bekerja dan langsung menjalankan fungsinya di bulan-bulan kritis ini. Jadi kami banyak melakukan pertemuan persahabatan, tapi pada tahap ini pertemuannya juga sangat detail secara teknis. , ”pungkasnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2025 tercipta dengan defisit Rp616,2 triliun atau setara dengan 2,53% produk domestik bruto (PDB).
Defisit ini akan dikelola secara hati-hati melalui strategi fiskal yang terukur dan efisien, termasuk buffer kas yang dinamis dan pengelolaan perbendaharaan sejalan dengan perkembangan sektor keuangan.
“APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau defisit 2,53% PDB. Akan dikelola secara cermat dengan strategi fiskal yang terukur dan efektif, termasuk penggunaan dan pengelolaan cash buffer sektor keuangan,” Selasa (10/12/2024) Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga di Istana Negara, Jakarta Shri Mulyani punya daftar pelaksanaannya (DIPA) disajikan.
Selain itu, Menkeu mencatat pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.005,1 miliar pada tahun 2025. Angka tersebut akan dicapai melalui optimalisasi sumber penerimaan negara yang meliputi pajak, bea masuk, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menghasilkan berbagai potensi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi yang baik.
Selain itu, pendapatan negara juga dibuat dengan memperhatikan asas keadilan dimana kelompok masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan serta fasilitas subsidi dan pembebasan pajak.
Shri Mulyani juga menekankan pentingnya kontribusi kelompok yang dapat bekerja sama dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan patuh dan jujur. Hal ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam membangun dan memajukan Indonesia.
“Bagi kelompok yang dapat memahami hasil pembangunan diminta bahu membahu menunaikan tanggung jawabnya dengan patuh dan ikhlas untuk terus membangun dan memajukan Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah terus mendorong reformasi di bidang perpajakan, termasuk peningkatan pelayanan, penciptaan basis pajak yang lebih kuat, serta penerapan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Reformasi ini sangat penting, terutama mengingat ancaman penghindaran pajak dan semakin ketatnya persaingan pajak global.
Sementara itu, PNBP akan terus melakukan eksplorasi dengan menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong bottom-up untuk menjamin keadilan antargenerasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan pemerintah terus meningkat, prioritas kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan tetap menjadi prioritas utama.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan APBN tahun 2025 dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat perekonomian nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
“PNBP akan terus berupaya menjaga kualitas pelayanan publik dan mendorong pengarusutamaan keadilan generasi,” tutupnya.