Usai ‘Dosa’ di Pilpres dan Pileg, Mengapa Jokowi Baru Dipecat PDIP Setelah Tak Jadi Presiden?
thedesignweb.co.id, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengumumkan pemecatan kubu Joko Widodo alias Jokowi. Perubahan itu dilakukan setelah selesainya pemilu dan si kulit abu-abu.
Pengamat politik Arifki Chaniago menganalisis alasan Jokowi resmi dipecat usai aksi unjuk rasa pro demokrasi. Menurutnya, Jokowi dinilai sebagai sosok terbaik PDIP. Namun, diketahui bahwa “dosa” yang dilakukan Jokowi mulai dari pemilu presiden hingga pemilu parlemen selalu berbanding terbalik dengan dukungannya.
Mengapa keputusan PDIP memecat Jokowi baru dilakukan sekarang? Karena PDIP merasa sulit, sulit karena dialah yang terbaik tugas PDIP menjadi presiden dua periode, kata Arifki dalam laporan suara yang diperoleh Liputan6. com pada Selasa (17 Desember 2024).
Arifki menambahkan, alasan lain diumumkannya adalah momentum. Tahun yang sangat politis mulai dari musim pemilihan presiden hingga akhir pilkada dan status Jokowi yang tidak lagi menjabat sebagai presiden.
“Itu juga merupakan dorongan politik, PDIP ingin menjauhkan diri dengan memecat Jokowi padahal dia sudah menjadi mantan presiden,” jelas pria yang juga CEO Strategic Aljabar itu.
Arifki menjelaskan, Jokowi sudah lama berselisih dengan PDIP. Mulai dari dukungan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan program lain yang sudah tidak relevan lagi dengan partai.
Ia menambahkan, keluarnya Jokowi dari PDIP membuka peluang bagi calon kader selanjutnya. Saat ditanya apakah Anja mengizinkan, Arifki menilai PDIP tak ingin terburu-buru.
“Saya kira kita harus melihat dulu sikap Pdip terhadap pemerintahan Prabov, haruskah kita bergabung atau menjadi oposisi?” Dan itu juga tergantung siapa yang akan menjadi Ketum PDIP selanjutnya, apakah Megawati atau Puana, jika Puana maka dia akan melakukan kompromi politik dengan Prabov dan posisi Anies akan tetap ada, kata Arifki.
Meski demikian, Arifki menilai sikap oposisi terhadap PDIP tidak buruk. Sebab di masa penyerangan Partai Pro-pemerintah Prabovo-Gibran, jika PDIP bisa menjadi pengawas yang baik, maka bisa berdampak elektoral pada pemilu mendatang.
“Ketika PDIP berada di posisi oposisi, maka akan membuka ruang pengawasan yang maksimal di pemerintahan karena memiliki keunggulan elektoral pada pemilu mendatang,” tegas Arifki.
CEO Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Siah menegaskan, mantan Gubernur Jakarta Ani Baswedan berperan dalam kemenangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta 2024.
Menurut Dedi, Anies akan mendapatkan kaki politik baru dari Pramono-Rano dan PDI Perjuangan (PDIP). Anji diyakini bisa menjadi orang baru di PDIP setelah Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Yokowi) dicopot dari keanggotaan.
Peran Anies dalam memenangkan Pramono-Ran ada dan Anies berpotensi menjadi sosok baru dalam eskalasi politik PDIP setelah Jokowi tak lagi di PDIP, kata Dedi kepada thedesignweb.co.id, Senin (16/12). 2024).
Tak hanya itu, peluang Ani masuk ke pasar calon presiden Pilpres 2029 dinilai cukup besar. Oleh karena itu, Anies harus menjaga karakternya agar bisa menatap Pilpres 2029.
Peluang Añez untuk masuk bursa calon presiden pada 2029 bisa kembali menguat. Apalagi jika Añez berhasil mempertahankan karakternya hingga 5 tahun ke depan, kata Dedi.
Dedi menyatakan, dalam situasi seperti itu, secara politik, Presiden Prabovo Subianto tidak terlalu mempermasalahkan peluang naik daunnya Aniesa. Menurut Dedi, kekhawatiran itu sebenarnya datang dari Jokowi. Pasalnya, popularitas putranya Jibran Rakabuming Rak bakal terancam di Pilpres 2029 menghadapi Anya.
Sebenarnya kekhawatiran itu bisa saja ada pada Jokowi. Karena jika Anis berhasil menjalin pertemanan baru dengan PDIP dan peluang untuk ikut Pilpres 2029 kembali terbuka, Gibran mungkin belum siap menghadapinya, jelas Dedi.
Oleh karena itu, kata Dedi, peran Prab dalam hal ini masih sangat diperlukan. Prabovo harus mampu menyeimbangkan konflik politik di Tanah Air dalam lima tahun ke depan.