WEB NEWS Utang Rafaksi Minyak Goreng Bakal Tuntas Sebelum Jokowi Lengser, Ini Syaratnya
thedesignweb.co.id, Jakarta – Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan proses pelunasan pinjaman minyak goreng hampir selesai. Sedangkan utang pemerintah sebagian minyak goreng ke operator ritel sebesar Rp 474 miliar.
Moga mengatakan saat ini mereka sedang memproses pelunasan pinjaman tersebut. “Masih ada 7 perusahaan lagi yang masih mempersiapkan konfirmasi hasil dari Sucofindo. Sekitar 90 persen (selesai),” ujarnya, Senin (7/10/2024) di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) di Jakarta. Batavia. kataku.
Sebaiknya komposisi undian utang minyak goreng bisa diterapkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Asalkan produsen minyak goreng setuju dengan hasil verifikasi PT Sucofindo.
“Enggak usah lewat (di masa pemerintahan Prabowo Subianto), karena hasil rapat koordinasinya di sini. Kalau produsen kurang puas dengan hasil konfirmasi, bisa dikumpulkan di PTUN,” ujarnya. dikatakan.
“Selama perangkat sesuai dengan review verifikasi finisher, berarti lengkap. Masalahnya masih ada perbedaan yang perlu diselesaikan,” imbuhnya.
Biaya pinjaman tersebut diperkirakan sebesar Rp 474 miliar yang merupakan selisih biaya perseroan dengan harga jual tertinggi (HET) yang diminta pemerintah. Hal ini terjadi bertahun-tahun lalu ketika harga minyak goreng di pasaran sedang naik.
Berdasarkan verifikasi hasil Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan permohonan, dipastikan akan dibayarkan pemerintah kepada pengusaha sebesar Rp474 miliar. Pelaku usaha tersebut antara lain usaha ritel modern dan usaha tradisional.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lohit Bansar Panjitan menegaskan komitmen pemerintah terhadap perbedaan harga atau solusi bersama para pedagang bagian memasak minyak goreng.
“Semua pejabat pemerintah kita harus ingat pengusaha. Kalau begitu kasihan pengusaha. “, tegas Lohit.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kamandaag) mengabarkan utang pengisian ulang minyak goreng akan segera terbayar. Proses pembayarannya kini menunggu proses verifikasi dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).
Isa Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, mengatakan harga satu porsi minyak goreng sudah dikonfirmasi oleh PT Sucofindo yaitu Rp474,8 miliar.
Rilisnya sudah masuk di BPDPKS, di sini tinggal menunggu proses pembayaran. Harganya berdasarkan konfirmasi acara Sucofindo, kata Isy dalam pertemuan di Kota Casablanca, Batavia, Rabu (29/5/2021). 2024). katanya
Nilai utang sebesar 474,8 miliar rupiah itu berbeda dengan Asosiasi Pengusaha Mode Indonesia (Aprindo) yang diklaim sebesar 812 miliar rupiah.
Namun Isy menolak tuntutan para karyawan tersebut untuk dijual dan diberi sebagian nilai dari Sucofindo. Ia pun menantang penjual untuk mengklaim bukti reksa dana.
“Aparindu meminta pernyataannya juga harus didukung bukti. Meski Kemarin Aparindu mengatakan ada dokumennya, tapi banyak dokumen itu yang cocok dengan kami.”
Meski demikian, Isy belum bisa menyebutkan jangka waktu spesifik kapan pinjaman tersebut bisa dilunasi. Berkas konfirmasi kasus baru diterima BPDPKS pada minggu ini.
“Kita tunggu saja minggu ini. Kemarin Presiden sudah sampai ke Direktur Ombudsman, kita sudah terima suratnya. Mudah-mudahan nanti diproses. (Kapan selesainya?) secepatnya, ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berharap utang selisih harga minyak goreng atau pecahan danau di sektor tersebut terbayar sebelum pergantian pemerintahan yang akan diberlakukan pada Mei 2024.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Kemendag) Isy Karim Kementerian Perdagangan usai mengikuti Halal Bahlal 2024 di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (25/4/2024).
“Ya, kuharap itu terjadi pada bulan Mei.” Mudah-mudahan,” kata Glacialis dilansir Antara.
Sebelumnya, Isy sempat mengatakan, rakitan solusi tersebut bisa diselesaikan sebelum pergantian pemerintahan.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aperando) Roy Nicolas Mendi mengatakan pihaknya akan berupaya agar pemerintah membiayai pembangunan kembali tersebut. Selain itu, karyawan ritel mungkin menunggu hingga dua tahun untuk pembayaran sebagian.
“Kami berharap segera terkonsolidasi dan tentunya kami berharap tidak berujung pada pergantian pemerintahan,” kata Rai di sela-sela Halal Bahlal 2024 di Kantor Kementerian Perdagangan, Batavia, Kamis.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lohit Bansar Panjitan menegaskan tugas pemerintah menutup kesenjangan harga atau pembayaran pinjaman kepada pedagang fraksi minyak goreng.
“Seluruh pejabat pemerintah kita harus ingat pengusaha. Kalau begitu, kasihan dia pengusaha. Harusnya dia jadi kepala mereka untuk berhenti. Dia juga punya wewenang besar. Tak perlu dimaklumi, mereka juga punya.” 25 Maret 2024 di Batavia.
Perwakilan BPKP, BPDKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit), Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Kementerian Perindustrian menyatakan dukungannya terhadap permintaan pembayaran penuh yang cepat berdasarkan atas hasil verifikasi Sucofund.
Berdasarkan hasil konfirmasi Sucofindo, dari total 54 pelaku usaha yang mengajukan permohonan, dipastikan pemerintah berhutang kepada pegawai sekitar Rp 474 miliar. Para pemimpin bisnis ini terdiri dari pengecer modern dan bisnis tradisional.