Yusril Soal RUU Perampasan Aset: Kapan DPR Akan Bahas Hal Ini?
thedesignweb.co.id, Jakarta – Pemerintah sedang menunggu undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Undang -Undang Proyek (RUU) tentang sekuritas.
Menteri Hukum, Kokal Hak Asasi Manusia dan Koreksi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memperkirakan bahwa depresi stok adalah upaya untuk memperkuat proses menghilangkan korupsi di Indonesia.
“Pemerintah Pak Prabowo terus melanjutkan atau tidak menyelesaikan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.”
Dia menjelaskan tentang RUU itu, devaluasi yang setara, keluar dari kejahatan yang lebih luas, tidak hanya tetapi karena kejahatan korupsi
Selain itu, ia mengatakan bahwa dalam RUU tersebut, ada aturan bahwa perampasan aset dapat dilanjutkan dengan tuduhan kejahatan pembuatan non -keputusan di pengadilan pidana. Hukum Pidana Umum
Aturan baru, karena ia memiliki kesempatan untuk membuat diskusi di berbagai kalangan. Namun, ia mengundang semua pihak, dan para ahli dan pemimpin masyarakat untuk mengkritik atau memberikan informasi untuk menghemat uang ketika disebutkan dalam DPR.
“Dengan cara ini kita dapat membuat undang -undang yang dianggap baik dan memiliki partisipasi serius dalam penghapusan kejahatan secara umum, serta kejahatan korup,” katanya, kata Antara.
Jika nanti membahas Bill of Securities di DPR Yusril, pemerintah akan membentuk tim yang akan menjadi presiden hukum supratman andi agtas sebagai perwakilan pemerintah.
Selama presiden ke -7 Republik Indonesia, Yoko Widodo, ia menjelaskan bahwa RUU tersebut dikirim ke DPR oleh surat presiden dan direncanakan untuk dimasukkan dalam Proyek Hukum Nasional. aktiva.
“Pemerintah saat ini tidak memiliki keinginan paling sedikit untuk menarik tagihan yang diberikan Jokovi. Tapi kami menunggu ketika DPR akan membahas uang ini.”
Sampai saat ini, Komite Hukum DPR telah mengundang lembaga dan organisasi untuk mengakui inspirasi proposal RUU tersebut. Selain pengumpulan pemilihan, Bill of the Stock Department juga diusulkan oleh lembaga yang relevan.
Pemimpin legislator DPR RI mengatakan dia harus mendengar proposal dari Dewan Perwakilan III terlebih dahulu agar uang dibagi menjadi prolegu 2024-2562.
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat adalah alat paling berbakat bagi dewan untuk mengirim proposal hukum sesuai dengan pekerjaan dan fungsi utama.